Press Release Webinar Satu Data Indonesia: Strategi Manajemen Talenta Dalam Mendukung Transformasi Digital
DATA.GO.ID, JAKARTA - Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Webinar Satu Data Indonesia dengan tema Strategi Manajemen Talenta Dalam Mendukung Transformasi Digital. Untuk mengoptimalisasi penerapan teknologi dalam berbagai bidang dan di segala lini kehidupan, khususnya dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta implementasi kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran, maka dibutuhkan minimal 600 ribu talenta digital baru
Hari Dwi Korianto, Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, selaku Sekretaris Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas selaku moderator webinar. Agenda Webinar dimulai sambutan oleh Oktorialdi, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/ Bappenas menyampaikan bahwa kunci sukses berlangsungnya transformasi digital, terutama di lingkungan pemerintah, ada di tangan ASN yang bertindak sebagai human capital. Sementara saat ini kebutuhan akan talenta masih belum terpenuhi secara nasional, di mana banyak kementerian, lembaga, bahkan daerah mengalami kesulitan untuk mendapatkannya. Talenta yang dibutuhkan seperti ahli TIK, ahli statistik, ahli pemetaan/spasial, ahli keuangan, dan ahli data science untuk mengantisipasi penggunaan Big Data.
Ragam usaha dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi ASN, sekaligus menjamin pentingnya mewujudkan talenta digital untuk generasi muda, khususnya Indonesia yang saat ini menikmati bonus demografi dengan penduduk usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif. Usaha tersebut direalisasikan melalui program yang dicanangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu program Digital Talent Scholarship dan Digital Leadership Camp. Intensifikasi yang dilakukan diharapkan dapat berimplikasi kepada pemenuhan kebutuhan talenta digital.
Hary Budiarto, Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika menambahkan, bahwa dalam rangka mengakselerasi arahan Presiden Jokowi, Kemenkominfo telah membuat road map yang berfokus pada 4 sektor, yaitu; infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.
Terkait infrastruktur digital, pemerintah telah membangun 4.000 BTS di seluruh Indonesia dan meluncurkan satelit untuk menyediakan bandwith internet yang cukup besar bagi masyarakat. Setelah infrastruktur terbangun, nantinya pemerintahan digital akan terwujud di mana seluruh layanan publik akan berbasis internet, sehingga masyarakat dapat dilayani tanpa harus bertemu dengan petugas, dan conflict of interest bisa diminimalisasi. Di bidang ekonomi digital, semua transaksi akan dilakukan secara digital, termasuk mata uang yang akan bertransformasi dalam bentuk digital.
Dalam rangka mewujudkan masyarakat digital, pemerintah telah menyiapkan Kominfo Corporate University, membentuk beberapa program diantaranya:
- Basic Digital Skill (non sertifikasi) yang menargetkan 100.000 peserta untuk ikut dalam pelatihan Digital Entrepreneurship Academy (DEA) dan Tematic Academy (TA)
- Digital Skill (sertifikasi) yang menargetkan 20.000 peserta ASN dan 80.000 peserta masyarakat yang lulusannya akan disertifikasi LSP
- Kepemimpinan Digital yang menargetkan level pimpinan organisasi, sebanyak 550 orang akan mendapatkan pelatihan Digital Leadership Academy
Dalam pelaksanaan Digital Leadership Academy, pemerintah akan bekerjasama dengan lembaga pendidikan luar negeri seperti National University of Singapore, Tsinghua University, bahkan Harvard University.
Namun perwujudan transformasi digital tentu bukan tanpa tantangan. Menurut Katmoko Ari Sambodo, Asisten Deputi Percepatan Transformasi Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara, dalam rangka mewujudkan birokrasi profesional dan berkelas dunia, tantangan yang harus dihadapi adalah masalah KKN, kecurangan dan jual beli jabatan, membengkaknya jumlah honorer, politisasi ASN, serta kesejahteraan ASN yang tidak didukung sistem anggaran yang kuat.
Menanggapi program-program pemerintah, Jaswar Koto sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik, Universitas Insan Cita Indonesia, meminta Kemenkominfo untuk menyertakan universitas-universitas nasional dalam pelaksanaannya. “Sepertinya kita mengabaikan, universitas di Indonesia ini gak ada artinya, seharusnya Kemenkominfo itu melirik (universitas dalam negeri),” jelasnya.
“Bagaimana integrasi pembelajaran ini tidak hanya difasilitasi oleh pemerintah, artinya bagaimana integrasi ini benar-benar dilaksanakan di universitas-universitas, bukan hanya karena menjalankan program pemerintah,” tambah Nabil Badjri, Chairman Data Science Indonesia.
Hari Dwi Korianto menyampaikan bahwa mempersiapkan talenta digital bukan hanya menjadi tugas Kemenkominfo dan Kemenpan RB saja, “Jadi tugas kita semua, khususnya juga di akademi untuk bisa menyiapkan tadi targetnya sekitar 600.000 per tahun.”
