Statistik Sektoral

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tugas pokok kementerian/lembaga itu. Dalam penyelenggaraannya, kegiatan statistik sektoral dapat dilakukan secara mandiri oleh kementerian/lembaga tersebut atau bersama-sama dengan BPS.

Cetak Excel
No Aksi Indikator Urusan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Satuan
1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 2.07 3.23 3.58 Angka
2 Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 0 62.71 63.79 63.79 %
3 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 86.36 75.6 67.69 %
4 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah ka Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 73.7 70.77 69.93 69.93 %
5 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 1.32 2.62 Angka
6 Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 100 100 75 91.5 %
7 Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 100 100 75 93.2 %
8 Tingkat keamanan informasi pemerintah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 11.78 25.12 20.93 33.98 %
9 Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 12.56 20.93 33.98 %
10 Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 1 1 1 2 2 Kanal
11 Jumlah Media Massa yang Bekerja Sama dengan Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 1 1 4 22 20 Media
12 Jumlah Menara Telekomunikasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 142 194 206 215 220 Unit
13 Jumlah Sebaran Titik Koordinat Blankspot Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 118 64 45 38 17 Titik
14 Konten Foto Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 115 400 459 491 Konten Digital
15 Konten Teks Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 115 400 459 491 Konten
16 Konten Grafis Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 462 1 374 437 246 Konten
17 Konten Audio Video Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 22 193 378 286 162 Konten
18 Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 188 331 335 Unit
19 Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 2 Unit
20 Pengguna SPBE yang mendapatkan literasi SPBE Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Orang
21 Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 47 51 54 51 Inovasi
22 Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 13 12 9 15 8 Aduan
23 Diseminasi melalui Earned Media Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 13 693 419 2041 Kegiatan
24 Diseminasi melalui shared media Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 559 594 1310 1826 2556 Kegiatan
25 Diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 692 54 1227 1270 719 Kegiatan
26 Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 56 35 35 35 Perangkat Daerah
27 Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 1 2 12 31 57 Perangkat Daerah
28 Sebaran KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 1 1 1 22 24 Kelompok
29 Nama Domain Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 1 1 1 1 1 Domain
30 Nama Sub Domain Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 35 43 60 84 112 Sub Domain
31 Nama Domain Pemerintah Desa Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 2 2 Domain
32 Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 160 100 80 80 230 Orang
33 Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 160 100 80 80 230 Orang
34 Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 2 2 7 9 Dokumen
35 Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 2 1 1 1 2 Laporan
36 Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 2 1 1 1 2 Kegiatan
37 Jumlah Pemasangan Iklan/Baliho Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 111 159 117 126 Iklan
38 Jumlah Platform yang dikelola Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 2 5 6 6 6 Platform
39 Perangkat daerah yang telah menerapkan website dinas (subdomain banggaikab.go.id) Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 6 9 13 21 27 Perangkat Daerah
40 Jumlah Free Wifi Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 188 331 335 Titik Lokasi
41 Jumlah CCTV Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 320 Titik Lokasi
42 Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Kab. Banggai Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 115 400 459 491 Berita
43 Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 74.24 0 87 83 %
44 Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 40 60 50 60 %
45 Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 22.22 100 %
46 Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 85 87 88 92 %
47 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 249.9 69.81 28.52 72.15 %
48 Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6.63 18.14 10.51 16.44 %
49 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7.1 10.58 82.31 46.09 %
50 Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 100 100 100 %
51 Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 40 20 40 %
52 Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 100 92.2 62.6 65 %
53 Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 60 50 60 %
54 Angka Literasi SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 34.31 47 53.85 %
55 Angka Literasi SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 39.78 49.82 59.06 %
56 Angka Numerasi SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 19.21 35.76 44.15 %
57 Angka Numerasi SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50.52 51 53.17 %
58 Indeks Pembangunan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 24.38 27.17 Angka
59 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 99.24 99.28 98.88 %
60 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 93.64 94.79 94.16 %
61 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4.56 44.66 5.67 %
62 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 90.03 89.76 90.03 %
63 Persentase pengembangan bahasa dan sastra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 100 100 100 100 %
64 Terlestarikannya Cagar Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 48.57 50 100 96.77 %
65 Jumlah lembaga kebudayaan yang dibina Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7 Lembaga
66 Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan Kapasitasnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 Lembaga
67 Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15 Objek
68 Jumlah Objek Cagar Budaya yang dikembangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7 7 Objek
69 Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15 150 Orang
70 Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 377804 Jiwa
71 Perekaman KTP elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 96.72 KTP
72 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 87.29 Akta Kelahiran
73 Jumlah Penerbitan akta perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 90.48 Akta Perkawinan
74 Jumlah Penerbitan Akta perceraian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 92.73 Akta Perceraian
75 Jumlah Penerbitan Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 89.53 Akta Kematian
76 Jumlah penduduk usia > 17 yang memiliki KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 271367 Jiwa
77 Jumlah penduduk usia < 17 atau telah menikah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 273812 Jiwa
78 Jumlah bayi berakte kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6427 Bayi
79 Jumlah bayi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7437 Bayi
80 Jumlah pasangan nikah berakte nikah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 117639 Akte
81 Jumlah keseluruhan pasangan nikah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 178484 Pasangan
82 Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 271367 -
83 Jumlah penduduk wajib KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 273812 Jiwa
84 Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Jenis Kelamin Laki-laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 191889 Jiwa
85 Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Jenis Kelamin Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 185915 Jiwa
86 Jumlah Penduduk Laki-laki 0-14 Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Banggai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 46881 Jiwa
87 Jumlah Penduduk Laki-laki 15-64 Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Banggai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 132212 Jiwa
88 Jumlah Penduduk Laki-laki 65+ Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Banggai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12796 Jiwa
89 Jumlah Penduduk Perempuan 0-14 Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Banggai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 43705 Jiwa
90 Jumlah Penduduk Perempuan 15-64 Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Banggai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 128817 Jiwa
91 Jumlah Penduduk Perempuan 65+ Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Banggai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 13393 Jiwa
92 Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.84 4.45 %
93 Persentase kepemilikan kartu identitas anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10.54 12.94 17.69 %
94 Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 86.7 87.2 89.53 %
95 Persentase akta kelahiran yang diterbitkan kagi yang melaporkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 85.28 86.27 87.29 %
96 Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 87.14 89.28 90.48 %
97 Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 89.75 90.14 90.73 %
98 Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 99.58 99.61 99.6 %
99 Cakupan pengelolaan profil Kependuduken Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 99.54 99.57 99.6 %
100 Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10.58 12.98 17.82 %
101 Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 33.33 33.33 %
102 Perekaman KTP elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 92.85 94.83 96.72 %
103 Ketersediaan Pangan Utama Dinas Ketahanan Pangan 1352 Ton
104 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Dinas Ketahanan Pangan 83.8 82.8 90.8 Angka
105 Penanganan Daerah Rawan Pangan Dinas Ketahanan Pangan 15 Desa
106 Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan Dinas Ketahanan Pangan 34.91 45.59 53.2 %
107 Indeks ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan 85.73 85.72 85.14 Angka
108 Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Dinas Ketahanan Pangan 11.85 9.95 9.52 %
109 Persentase jumlah cadangan pangan Dinas Ketahanan Pangan %
110 Persentase daerah rentan Rawan pangan Dinas Ketahanan Pangan %
111 Ekspor Bersih Kabupaten Banggai Dinas Perdagangan dan Perindustrian 11.656 RP
112 Jumlah Kelompok Pedagang yang di bina Dinas Perdagangan dan Perindustrian 1 KELOMPOK
113 Jumlah Pengrajin Kelompok yang mendapatkan bantuan binaan Pemda Dinas Perdagangan dan Perindustrian 4 KELOMPOK
114 Ekspor Barang dan Jasa Dinas Perdagangan dan Perindustrian 32063.33 51181.39 46798.92 51877.35 Milyar Rp.
115 Persentase izin usaha Perdagangan yang difasilitasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian 38 45 48 50 %
116 Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian 6 3 0 1 %
117 Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Dinas Perdagangan dan Perindustrian %
118 Nilai ekspor barang Dinas Perdagangan dan Perindustrian 38.44 38.44 36.8 37.2 %
119 Persentase penanganan pengaduan konsumen Dinas Perdagangan dan Perindustrian 1 2 3 4 %
120 Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian 0 0 0 1 %
121 Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian 0 0 1 1 %
122 Persentase izin usaha industri yang diterbitkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian 0 1 1 0 %
123 Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini Dinas Perdagangan dan Perindustrian 0 28 19 13 -
124 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota Dinas Perdagangan dan Perindustrian -41.5 5.67 10.29 6.66 %
125 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK Dinas Perdagangan dan Perindustrian 0 1 10.29 1 %
126 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi t Dinas Perdagangan dan Perindustrian 100 100 0 0 %
127 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh insta Dinas Perdagangan dan Perindustrian 0 0 0 0 %
128 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lok Dinas Perdagangan dan Perindustrian 0 0 0 0 %
129 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini Dinas Perdagangan dan Perindustrian 62 1 0 0 %
130 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran 100 100 94.4 100 %
131 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran 13 6.1 7.33 8.03 %
132 Jumlah grup kesenian Dinas Pariwisata 0 JUMLAH
133 Jumlah gedung kesenian Dinas Pariwisata 0 JUMLAH
134 Jumlah Kunjungan wisata Dinas Pariwisata 55192 0RANG
135 Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan Dinas Pariwisata 98.9 25.41 28 32.08 %
136 Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata Dinas Pariwisata %
137 Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual Dinas Pariwisata 1.8 4.5 %
138 Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi Dinas Pariwisata 48.8 50.6 %
139 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku Dinas Pariwisata 0 7.21 1.76 0.46 %
140 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Dinas Pariwisata 0 0.08 6.69 6.77 %
141 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Dinas Pemuda dan Olahraga 0.15 0.05 0.75 0.67 %
142 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Dinas Pemuda dan Olahraga 0 0 0.1 1.42 %
143 Peningkatan prestasi olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga 28 13 6 19 %
144 Rasio wirausaha pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga 0.48 0.54 0.61 0.68 %
145 Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan Dinas Pemuda dan Olahraga 13 15 20 23 %
146 Jumlah Pemuda wirausaha muda pemula Dinas Pemuda dan Olahraga 225 306 Orang
147 Jumlah kompetisi/kejuaraan single event Dinas Pemuda dan Olahraga 14 10 Kegiatan
148 Indeks Keluarga Sehat Dinas Kesehatan 22.76 23.23 23.51 Angka
149 Prevalensi Stunting (SSGI) Dinas Kesehatan 24.3 29.1 28.6 %
150 Angka Kematian Ibu (AKI) Dinas Kesehatan 104 90 150 Angka
151 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek pada balita) Dinas Kesehatan 24.3 29.1 28.6 %
152 Persentase peningkatan kompentensi SDM bidang kesehatan Dinas Kesehatan 88 84 85 %
153 Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman Dinas Kesehatan 80 88 85 %
154 Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan Dinas Kesehatan 88 90 90 %
155 Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi Dinas Kesehatan 100 100 100 %
156 Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan Dinas Kesehatan 0.1 0.95 1.67 %
157 Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Dinas Kesehatan 66.66 66.66 100 %
158 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Dinas Kesehatan 96.93 98.51 99.51 %
159 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Dinas Kesehatan 98.71 98.2 99.38 %
160 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Dinas Kesehatan 99.35 95.57 98.9 %
161 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Dinas Kesehatan 91.19 95.91 98.21 %
162 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Dinas Kesehatan 98.86 98.9 61.98 %
163 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Dinas Kesehatan 79.86 82.99 82.81 %
164 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Dinas Kesehatan 94.17 94.75 91.74 %
165 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Dinas Kesehatan 80.17 82 93.86 %
166 Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Dinas Kesehatan 81.13 90.7 90.87 %
167 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Dinas Kesehatan 100 100 98.77 %
168 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Dinas Kesehatan 93.58 94.99 94.76 %
169 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Dinas Kesehatan 92.06 94 97.47 %
170 Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Dinas Kesehatan 100 %
171 Persentasie bu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Dinas Kesehatan 87.1 %
172 Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota Dinas Kesehatan 4830 Jiwa
173 Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota Dinas Kesehatan 4771 Jiwa
174 Jumlah kematian ibu hamil Dinas Kesehatan 4 Jiwa
175 Jumlah Ibu melahirkan Hidup Dinas Kesehatan 5345 Jiwa
176 Jumlah Kematian Bayi Dinas Kesehatan 0 Jiwa
177 Jumlah Tenaga Kesehatan Dokter Dinas Kesehatan 77 Orang
178 Jumlah Tenaga Kesehatan Perawat Dinas Kesehatan 963 Orang
179 Jumlah Tenaga Kesehatan Bidan Dinas Kesehatan 884 Orang
180 Jumlah Tenaga Kesehatan Tenaga Keafirmasian Dinas Kesehatan 968 Orang
181 Jumlah Tenaga Kesehatan Tenaga Gizi Dinas Kesehatan 86 Orang
182 Jumlah Sarana Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Banggai Dinas Kesehatan 243 Sarana
183 Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan makanan Dinas Sosial 440 KORBAN BENCANA
184 Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Dinas Sosial 100 100 100 100 %
185 Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial Dinas Sosial 100 100 100 100 %
186 Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik Dinas Sosial 100 100 100 100 %
187 Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik Dinas Sosial 100 100 100 100 %
188 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar p Dinas Sosial 13.29 7.4 66.66 38.55 %
189 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota Dinas Sosial 100 100 100 100 %
190 Jumlah Fakir Miskin Dinas Sosial 169074 160824 Orang
191 Jumlah keluarga pada KAT Dinas Sosial 105 141 Keluarga
192 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM Dinas Sosial 1220 13076 Keluarga
193 Jumlah Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi Dinas Sosial 12 135 Orang
194 Jumlah korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana Dinas Sosial 419 440 Orang
195 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial 13 23 Lembaga
196 Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi Dinas Sosial 1540 1440 Orang
197 Indeks Perlindungan anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 53.6 58.24 61.3 61.3 Angka
198 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 51.88 53.96 58.76 61.4 Angka
199 Indeks Ketimpangan Gender Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0.501 0.463 0.479 0.45 Angka
200 Indeks Pembangunan Gender Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 90.96 90.97 91.49 91.73 Angka
201 Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 0 0.96 0.6 %
202 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 55.95 58.39 57.17 56.41 %
203 Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.5 %
204 Pembelajaran keluarga (puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Layanan
205 Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
206 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 52.85 53.17 55.71 55.71 Angka
207 Persentase anak memerlukan perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0.04 %
208 Indeks Perlindungan Khusus Anak IPKA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 53.85 68.63 67.88 67.88 Angka
209 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 100 100 100 100 %
210 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 13.9 23.62 8.91 11.49 %
211 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.26 2.29 2.22 2.22 Rata-rata Anak Per WUS
212 Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age specific fertility Rate/ASFR 15-19 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 36.1 37.6 35.29 33.9 Kelahiran Per 1000 WUS 15-19 Tahun
213 Angka prevalensi kontrasepsi modern/modem contraceptive (mCPR) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 59.2 59.43 65 63.4 %
214 Persentase Kebutuhan BerKB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 16.56 17.67 11.4 9.6 %
215 Presentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.8 5.4 11.5 %
216 Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut akat/cara KB modern (Proportion of Demand Satisfied by modern) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 59.2 59.43 65 63.4 %
217 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 59.8 62.5 66.2 Angka
218 Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.5 11.7 11.9 12.8 %
219 Persentase Desa Mandiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.41 7.22 19.24 %
220 Persentase fasilitasi penataan desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 5.5 8.93 12.03 %
221 Persentase fasilitasi kerjasama desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 3.09 4.47 5.84 %
222 Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 19.59 26.12 32.64 %
223 Persentase fasilitasi tata desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 60.95 78.5 100 %
224 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat dan Desa (LKD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 25.77 34.36 42.96 %
225 Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 25.77 34.36 42.96 %
226 Persentase pengentasan desa tertinggal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.06 1.03 0.69 %
227 Persentase peningkatan status desa mandiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 0.69 4.81 12.03 %
228 Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa
229 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 17 Desa
230 Jumlah kelompok binaan PKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 120 Kelompok
231 Jumlah PKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 337 Tim Penggerak
232 Jumlah PKK Aktif Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 332 Tim Penggerak
233 Jumlah posyandu aktif Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 325 Jumlah
234 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 82 Investor
235 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2427797250000 Rupiah
236 Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusaha an PMA/PMDN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 14421 Orang
237 Jumlah seluruh PMA/PMDN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7501 Proyek
238 Realisasi total terhadap target investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 158.73 253.29 268.07 303.47 %
239 Persentase peningkatan investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7.51 214.29 89.69 -16.45 %
240 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 100 100 100 100 %
241 Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 100 100 100 100 %
242 Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 100 100 100 100 %
243 Persentase kerja sama penanaman modal yang ditindaklanjuti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0 0 0 0 %
244 Pertumbuhan volume usaha koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 70 32 33 %
245 Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 46.56 47.62 50 %
246 Persentase koperasi aktif Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 79.36 79.79 80.96 %
247 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 13.22 13.22 15.84 %
248 Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 79.36 79.79 80.96 %
249 Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.77 2.84 4.26 %
250 Pertumbuhan wirausaha Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.28 1.28 1.62 %
251 Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 10 10 10 %
252 Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 20 20 20 %
253 Jumlah koperasi aktif Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 163 Koperasi
254 Jumlah seluruh koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 202 Koperasi
255 Jumlah usaha mikro Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 10829 Usaha Mikro
256 Jumlah seluruh UKM Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 10829 UKM
257 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.36 1.65 9.67 %
258 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 634 798 135 %
259 Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 0 3441 Orang
260 Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11121 11115 11115 Orang
261 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 0 100 %
262 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0.61 0.41 0 %
263 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 75.44 185.47 288.13 %
264 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerj Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 100 1.81 0 %
265 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 64.81 37.14 100 %
266 Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 74.01 1.19 1.19 %
267 Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 16.84 77.8 %
268 Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12 15 20 %
269 Jumlah Pengangguran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6365 Jiwa
270 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 261029 Jiwa
271 Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten/kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1337 Pencari Kerja
272 Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 Tenaga Kerja
273 Jumlah perjanjian kerja yang disahkann oleh dinas bidang ketenagakerjaan kab/kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 Perjanjian Kerja
274 Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 Kawasan
275 Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan %
276 Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan %
277 Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan %
278 Jumlah Tempat Ibadah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan %
279 Jumlah Rumah Layak Huni Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan %
280 Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 1230 Rumah
281 Jumlah rumah yang terkena bencana alam Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 53 Rumah
282 Jumlah rumah di kab/kota Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 97557 Rumah
283 Jumlah Rumah tangga Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 115650 Rumah
284 Jumlah rumah pembangunan baru Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 1 Rumah
285 Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 1 Jumlah
286 Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak Huni Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 100 100 %
287 Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 0 13.7 35.16 55.27 %
288 Persentase Pencegahan kawasan perumahan dan pemukiman kumuh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 0 0 0 0 %
289 Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 75.07 75.15 76.09 76.25 %
290 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 0 0 100 100 %
291 Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan %
292 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 14.3 15.21 15.06 12.14 %
293 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 4.26 0.5 1.18 21.59 %
294 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 0 0 100 100 %
295 Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 99.41 100 95.92 25 %
296 Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 100 0 0 0 %
297 Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 100 0 89.31 69.3 %
298 Tersedianya tanah untuk masyarakat Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 100 0 0 0 %
299 Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 100 100 100 100 %
300 Jumlah Pelabuhan Laut Dinas Perhubungan 10 Pelabuhan
301 Jumlah Bandar Udara Dinas Perhubungan 1 Bandar Udara
302 Jumlah Terminal Bis Dinas Perhubungan 5 Terminal Bis
303 Jumlah Angkatan Darat Dinas Perhubungan 9034 Angkatan Darat
304 Jumlah rambu- rambu yang seharusnya tersedia Dinas Perhubungan 0 Unit
305 Rasio Konektivitas Dinas Perhubungan 99.54 99.54 %
306 Konektivitas darat Dinas Perhubungan 60.89 62.13 63.41 64.7 %
307 Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Dinas Perhubungan %
308 Konektivitas laut Dinas Perhubungan 4 4 4 4 Unit
309 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 38.57 39.21 39.64 40.33 %
310 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 22.65 27.15 29.82 36.56 %
311 Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST regional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16.11 %
312 Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 81.35 88.62 90.99 100 %
313 Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 82.42 %
314 Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 91.67 86 71.52 68.13 %
315 Persentase penataan bangunan dan lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 41.75 35 40 87.48 %
316 Tingkat kemantapan jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 73.25 63.69 63.69 34.29 %
317 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 117.9 80 80 80 %
318 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 63.67 63.67 64.31 %
319 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 68.99 65.75 65.75 100 %
320 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 88.2 88.86 29.79 %
321 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 86.4 92.67 %
322 Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 19.46 100 %
323 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100 100 100 %
324 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Dinas Lingkungan Hidup 76.67 77.75 81.16 Angka
325 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengolahan Sampah Dinas Lingkungan Hidup 0.108 0.108 0.037 Kg/Orang
326 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Dinas Lingkungan Hidup 20.88 20.88 20.88 %
327 Penurunan Intensitas Emisi GRK Dinas Lingkungan Hidup Ton CO2 Eq
328 Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Dinas Lingkungan Hidup 5 10 %
329 Indeks Kualitas Air Dinas Lingkungan Hidup 68.33 66.57 65.65 Angka
330 Indeks Kualitas Udara Dinas Lingkungan Hidup 87.56 86.14 95.6 Angka
331 Persentase RTH Dinas Lingkungan Hidup 0.034 0.034 0.034 %
332 Persentase limbah B3 yang terkelola Dinas Lingkungan Hidup 100 100 100 %
333 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Dinas Lingkungan Hidup %
334 Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya Dinas Lingkungan Hidup %
335 Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya Dinas Lingkungan Hidup %
336 Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup 3.3 6.6 %
337 Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup 100 100 100 %
338 Indeks kinerja pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Angka
339 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota Dinas Lingkungan Hidup 72.99 84.31 94.71 %
340 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Dinas Lingkungan Hidup 100 6.1 77.27 %
341 Produktivitas pertanian per hektar per tahun Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 4.71 %
342 Sarana pertanian yang diberikan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 3471 Sarana
343 Prasarana pertanian yang digunakan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 122064.74 Prasarana
344 Persentase prasarana yang digunakan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan %
345 Luas Total Lahan Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 57948.36 Hektare
346 Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 2902 Orang
347 Jumlah produksi komoditas pertanian sektor perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 71820.91 Ton
348 Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Orang
349 Jumlah produktivitas komoditas pertanian sektor hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 70.96 Kg
350 Jumlah Produksi padi biofortifikasi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Ton
351 Luas panen komoditas pertanian sektor hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1615.49 Hektar
352 Luas areal komoditas pertanian sektor perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 117211.07 Hektar
353 Luas panen komoditas pertanian sektor tanaman pangan (kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau & kacang tanah) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 2760.75 Hektar
354 Jumlah produksi komoditas pertanian sektor hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 11464.09 Ton
355 Jumlah produktivitas komoditas pertanian sektor perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.99 Ton
356 Jumlah petani pekebun perkebunan rakyat komoditas pertanian sektor perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 54287 Orang
357 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 17.04 19.84 21.72 %
358 Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 6945607.2 7550421 8849041.7 Rupiah
359 Kontribusi sektor pertanian (palawija)/tanaman pangan terhadap PDRB Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 27.79 28.01 28.24 %
360 Jumlah kontribusi sektor pertanian (palawija)/tanaman pangan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 892426.31 902426.31 912426.31 Rupiah
361 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 65.01 65.12 65.23 %
362 Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 2087948.74 2097948.74 2107948.74 Rupiah
363 Kontribusi produksi kelompok Petani terhadap PDRB Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 100 100 100 %
364 Jumlah produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 238545.56 296179.53 228938.34 Ton
365 Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 238545.56 296179.53 228938.34 Ton
366 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 3.62 4.66 3.95 Ton/Ha
367 Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 238545.56 296179.53 228938.34 Ton
368 Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 65970.56 63606.99 57948.36 Hektar
369 Cakupan bina kelompok petani Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 13.75 14.2 14.65 %
370 Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 395 410 425 Kelompok
371 Jumlah kelompok petani Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 2872 2887 2902 Kelompok
372 Produktivitas tanaman pangan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 3.95 4.96 5.05 Ton/Ha
373 Produksi Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 238545.56 296179.53 260750 Ton
374 Luas Panen Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 58859.99 66788.2 55360.84 Hektar
375 Produktivitas padi per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 3.95 4.96 5.05 Ton/Ha
376 Produksi Tanaman Padi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 143013.22 235581.69 183021.52 Ton
377 Luas panen tanaman padi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 36173.12 47534.09 36262.52 Hektar
378 Luas tanam padi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 46814.54 45726.06 44698.11 Hektar
379 Produktivitas Jagung per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 4.65 3.89 3.74 Kw/Ha
380 Produksi Tanaman Jagung Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 87114.31 54659.2 42350.17 Ton
381 Luas Areal Tanaman Jagung Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 18734.26 14068.41 11337.53 Hektar
382 Luas tanam jagung Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 15699.07 12484.93 11368.5 Hektar
383 Produktivitas Ubi Kayu per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 23.48 18.37 14.17 Kw/Ha
384 Produksi Tanaman Ubi Kayu Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 2917.39 1382.5 765 Ton
385 Luas Areal Tanaman Ubi Kayu Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 124.25 75.25 54 Hektar
386 Luas tanam ubi kayu Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 130.75 111.75 28 Hektar
387 Produktivitas Ubi Jalar per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 17.9 14.78 11.27 Kw/Ha
388 Produksi Tanaman Ubi Jalar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1664.7 1270 408.5 Ton
389 Luas Areal Tanaman Ubi Jalar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 93 85.95 36.25 Hektar
390 Luas tanam ubi jalar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 108.75 76.25 26.5 Hektar
391 Produktivitas Kacang Tanah per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1.17 1.55 0.58 Kw/Ha
392 Produksi Tanaman Kacang Tanah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 235.32 315.8 36.25 Ton
393 Luas Areal Tanaman Kacang Tanah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 201.75 203.7 63 Hektar
394 Luas tanam kacang tanah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 201.75 134.25 18 Hektar
395 Produktivitas Kedelei per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1.02 0.59 0.86 Kw/Ha
396 Produksi Tanaman Kedelei Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 3557.59 2766.44 2200.8 Ton
397 Luas Areal Tanaman Kedelei Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 3487.83 4721.7 2553.25 Hektar
398 Luas tanam kedelai Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 2943.75 4976.5 1802.25 Hektar
399 Produktivitas Kacang Hijau per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.94 2.06 2.88 Kw/Ha
400 Produksi Tanaman Kacang Hijau Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 43.03 203.9 156.1 Ton
401 Luas Areal Tanaman Kacang Hijau Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 45.78 99.1 54.25 Hektar
402 Luas tanam kacang hijau Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 71.95 97.25 14.17 Hektar
403 Produktivitas Tanaman Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 8.03 54.49 70.96 Ton/Ha
404 Produksi Tanaman Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 12341.39 89847.48 11464.09 Ton
405 Luas Panen Tanaman Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1536.21 1649.02 1615.49 Hektar
406 Produktivitas tanaman bawang merahper hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 3.26 5 4.43 Ton/Ha
407 Produksi tanaman bawang merah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 837.5 814 233.98 Ton
408 Luas panen tanaman bawang merah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 25.66 16.27 52.76 Hektar
409 Luas tanam bawang merah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 20.08 42.72 33.85 Hektar
410 Produktivitas tanaman cabai rawit per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.39 0.52 0.55 Ton/Ha
411 Produksi tanaman cabai rawit Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 4805.23 5846.82 6334.8 Ton
412 Luas panen tanaman cabai rawit Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1231.55 1121.75 1152.94 Hektar
413 Luas tanam cabai rawit Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 286.38 363.44 300.67 Hektar
414 Produktivitas tanaman sayur- sayuran per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.45 0.59 0.54 Ton/Ha
415 Produksi tanaman sayur- sayuran Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 5642.73 6660.82 6568.78 Ton
416 Luas panen tanaman sayur- sayuran Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1257.21 1138.02 1205.7 Hektar
417 Luas tanam sayur-sayuran Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 306.46 406.16 334.52 Hektar
418 Produktivitas tanaman buah- buahan per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.22 1.69 2.24 Ton/Ha
419 Produksi tanaman buah- buahan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 6698.66 83186.66 4895.31 Ton
420 Luas panen tanaman buah- buahan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 3091.1 4911.63 2185.46 Hektar
421 Luas tanam buah-buahan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 4733 3943 3913.32 Hektar
422 Produktivitas jeruk rata-rata per pohon Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 6.25 7.26 2.88 Ton/Ha
423 Produksi tanaman jeruk Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 62.46 217.8 67.95 Ton
424 Luas Panen Tanaman jeruk Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1 3 23.63 Hektar
425 Luas Tanam tanaman jeruk Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 888 435 410.45 Hektar
426 Produktivitas durian rata-rata per pohon Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1.65 19.62 9.99 Ton/Ha
427 Produksi tanaman durian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 3775.1 78460.23 2962.06 Ton
428 Luas Panen Tanaman durian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 229 400 296.53 Hektar
429 Luas tanam tanaman durian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 2762 2992 2701.8 Hektar
430 Produktivitas alpukat rata-rata per pohon Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 5.84 4.17 2.08 Ton/Ha
431 Produksi tanaman alpukat Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 2861.1 4508.63 1865.3 Ton
432 Luas Panen Tanaman alpukat Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 49 108 89.63 Hektar
433 Luas tanam tanaman alpukat Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1083 516 801.07 Hektar
434 Produktivitas Tanaman Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.98 0.98 0.99 Ton/Ha
435 Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 68366.63 70925.14 71820.91 Ton
436 Luas Panen Tanaman Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 69822.31 72009.91 72462.75 Hektar
437 Produktivitas tanaman kelapa dalam per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1.25 1.25 1.29 Ton/Ha
438 Produksi tanaman kelapa dalam Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 50760.01 51940.03 53421.66 Ton
439 Luas panen tanaman kelapa dalam Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 40462.31 41442.31 41532.31 Hektar
440 Luas areal tanaman kelapa dalam Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 57675.15 59545.64 58113.05 Hektar
441 Produktivitas tanaman kakao per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.63 0.66 0.63 Ton/Ha
442 Produksi tanaman kakao Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 15877.59 17083.14 16300.15 Ton
443 Luas panen tanaman kakao Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 25350 25957 25956.54 Hektar
444 Luas areal tanaman kakao Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 45970 46006 46055.59 Hektar
445 Produktivitas tanaman cengkeh per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.45 0.45 0.46 Ton/Ha
446 Produksi tanaman cengkeh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1252.3 1330.5 1451.92 Ton
447 Luas panen tanaman cengkeh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 2792 2959 3170.3 Hektar
448 Luas areal tanaman cengkeh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 7160 7979 7223.16 Hektar
449 Produktivitas tanaman pala per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.23 0.22 0.24 Ton/Ha
450 Produksi tanaman pala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 111.26 189.76 239.34 Ton
451 Luas panen tanaman pala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 492 863 992 Hektar
452 Luas areal tanaman pala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 4307 3527 4389.87 Hektar
453 Produktivitas tanaman lada per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.22 0.21 0.21 Ton/Ha
454 Produksi tanaman lada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 4.02 9.23 11.84 Ton
455 Luas panen tanaman lada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 18 43.1 56.1 Hektar
456 Luas areal tanaman lada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 150.1 107.3 152.4 Hektar
457 Produktivitas tanaman kopi per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.51 0.5 0.52 Ton/Ha
458 Produksi tanaman kopi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 361.44 372.48 396 Ton
459 Luas panen taman kopi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 708 745.5 755.5 Hektar
460 Luas areal tanaman kopi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1266.5 1383 1277 Hektar
461 Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi Dinas Perikanan 90890 BENIH BUDIDAYA
462 Produksi Perikanan Tangkap Dinas Perikanan 19952 21149 25015 27864 TON
463 Produksi perikanan budidaya Dinas Perikanan 3685.24 5689.76 6242.22 6578.44 TON
464 Produksi Perikanan yang diolah Dinas Perikanan 17444 TON
465 Angka Konsumsi Ikan Dinas Perikanan 58.69 62.36 71.68 81.61 Kg/Perkapita/Tahun
466 Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Dinas Perikanan 3.58 1.58 3.35 3.41 %
467 Jumlah Sapi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 45843 Ekor
468 Jumlah Kambing Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 9977 Ekor
469 Jumlah Babi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 23832 Ekor
470 Jumlah Ayam Buras Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 161133 Ekor
471 Jumlah Ayam Pedaging Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 131774 Ekor
472 Jumlah Ayam Petelur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 137694 Ekor
473 Jumlah Itik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 20608 Ekor
474 Jumlah Itik Manila Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 1035 Ekor
475 Jumlah Produksi daging Sapi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 558611 Kg
476 Jumlah Produksi daging kerbau Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kg
477 Jumlah Produksi daging kambing Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kg
478 Jumlah Produksi daging domba Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kg
479 Jumlah Produksi daging ayam Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 839569 Kg
480 Jumlah Produksi daging itik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kg
481 Jumlah Produksi daging babi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kg
482 Jumlah pengunjung perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3214 Orang
483 Jumlah koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 44227 Unit
484 Jumlah perpustakaan kabupaten banggai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 388 Unit
485 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 49.15 43.37 Angka
486 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 42.62 56.41 Angka
487 Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 25 %
488 Persentase pustakawan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 27 27 12 %
489 Tingkat ketersediaan arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3 3.5 3.7 7.8 %
490 Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7 7 8.5 9.3 %
491 Persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan %
492 Persentase SDM bidang kearsipan yang didngkatkan kompetensinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 10 12 15 17 %
493 Jumlah pelanggaran trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani Satuan Polisi Pamong Praja 80 Pelanggaran
494 Jumlah pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani Satuan Polisi Pamong Praja 82 Pengaduan
495 Jumlah Satlinmas yang terlatih Satuan Polisi Pamong Praja 1302 Satlinmas
496 Jumlah Satlinmas yang dikukuhkan Satuan Polisi Pamong Praja 1679 Satlinmas
497 Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan Satuan Polisi Pamong Praja 77 Perda Dan Perkada
498 Jumlah polisi pamong praja kabupaten banggai Satuan Polisi Pamong Praja 254 Jumlah
499 Persentase Tindak Lanjut Temuan OPD Inspektorat Daerah 80 %
500 Persentase Tindak Lanjut Temuan sekolah Inspektorat Daerah 16.68 %
501 Persentase Tindak Lanjut Temuan Desa Inspektorat Daerah 73 %
502 Persentase Tindak Lanjut Temuan Riksus Administrasi Inspektorat Daerah 23.53 %
503 Persentase Tindak Lanjut Temuan Riksusu Keuangan Inspektorat Daerah 17.6 %
504 Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK Inspektorat Daerah 78.56 %
505 Persentase Pelanggaran Pegawai Inspektorat Daerah 0 %
506 Jumlah Temuan BPK Inspektorat Daerah 1039 Rekomendasi
507 Tindaklanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-I Inspektorat Daerah 78.25 75.23 80.11 78.58 %
508 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Incern Pemerintah (SPIP) Inspektorat Daerah 3 3 3 3 Level
509 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah 3 3 3 3 Level
510 Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 100 100 100 100 %
511 Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah %
512 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 100 100 100 100 %
513 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 100 100 100 100 %
514 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 100 100 100 100 %
515 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 140697 Warga Negara
516 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1981 Warga Negara
517 Jumlah penelitan yang dilaksanakan Badan Riset dan Inovasi Daerah 7 Penelitian
518 Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah 110 Inovasi
519 Indeks Daya saing Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah 2.62 2.8 2.9 3.52 Angka
520 Persentase Kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan Badan Riset dan Inovasi Daerah 60 60 100 100 %
521 Persentase kajian berbasis Bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah 100 100 %
522 Persentase kajian berbasis Bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah 100 100 %
523 Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait Penelitian, pengembangan, Pengkajian dan penerapan di daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah 100 100 %
524 Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan Badan Riset dan Inovasi Daerah 100 100 %
525 Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah 100 100 %
526 Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah 100 100 %
527 Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah 100 100 %
528 Indeks Kerukunan Umat Beragama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 100 100 100 100 Angka
529 Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik %
530 Persentase pendidikan politik pada kader partai politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik %
531 Persentase organisasi kemasyarakatan an aktif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 48.19 48.19 48.19 48.19 %
532 Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, Fasilitasi kerukunan umat Beragam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik %
533 Persentase konflik sosial yang diselesaikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 100 100 100 100 %
534 Anggota Paskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 44 46 46 Orang
535 Calon Paskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 271 273 272 Orang
536 Pamong/Pengasuh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4 3 3 Orang
537 Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 25 29 28 Orang
538 Pelatih Paskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 14 13 15 Orang
539 Indeks Reformasi Hukum Sekretariat Daerah 66.96 88 Angka
540 Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 3.89 3.89 Angka
541 Indeks kematangan organisasi Sekretariat Daerah 0 0 26.25 26.26 Angka
542 Efektivitas kerja sama daerah Sekretariat Daerah 57 96 84 Dokumen
543 Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Sekretariat Daerah -
544 Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan Sekretariat Daerah 78 78.6 79 80.3 %
545 Persentase produk hukum yang dihasilkan Sekretariat Daerah 83 85 87 90 %
546 Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah 93.82 88.59 92.67 91.39 %
547 Tingkat Kematangan UKPBJ Sekretariat Daerah Indeks
548 Efektivltas Kebijakan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 93.82 88.59 92.67 91.93 %
549 Persentase Capaian Aksi HAM Sekretariat Daerah 82.6 82.95 88.65 99.8 %
550 Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Predikat
551 Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Predikat
552 Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Sekretariat Dewan 100 100 100 100 %
553 Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Sekretariat Dewan 94.44 90 92.86 98.57 %
554 Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Sekretariat Dewan 91.67 91.67 93.33 94.17 %
555 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah 75674383900 MILYAR
556 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah 20104803748 MILYAR
557 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Badan Pendapatan Daerah 6234376221 MILYAR
558 Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah Badan Pendapatan Daerah 130393990264 MILYAR
559 Anggaran Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Pendapatan Daerah 9230995100 MILYAR
560 Anggaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Badan Pendapatan Daerah 2100000000 MILYAR
561 Anggaran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
562 Anggaran Retribusi Uji Laboratorium Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
563 Anggaran Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
564 Anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Badan Pendapatan Daerah 2787500000 MILYAR
565 Anggaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Badan Pendapatan Daerah 4025260050 MILYAR
566 Anggaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Badan Pendapatan Daerah MILYAR
567 Anggaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
568 Anggaran Retribusi Terminal Badan Pendapatan Daerah 487133000 MILYAR
569 Anggaran Retribusi Tempat Khusus Parkir Badan Pendapatan Daerah 787500000 MILYAR
570 Anggaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Badan Pendapatan Daerah 1900701600 MILYAR
571 Anggaran Retribusi Penyeberangan di Atas Air Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
572 Anggaran Retribusi Izin Trayek Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
573 Anggaran Retr. Tempat Peginapan/Pesanggrahan/Villa Badan Pendapatan Daerah 300000000 MILYAR
574 Anggaran Retr. Pemakaian Daerah Penyewaan & Tanah/Bangunan Badan Pendapatan Daerah 500000000 MILYAR
575 Anggaran Retribusi Rumah Potong Hewan Badan Pendapatan Daerah 420659400 MILYAR
576 Anggaran Retribusi Izin Usaha Perikanan Badan Pendapatan Daerah MILYAR
577 Anggaran Retribusi Tempat Pelelangan Badan Pendapatan Daerah 401691000 MILYAR
578 Anggaran Retribusi Pelayanan Pasar Badan Pendapatan Daerah 2414456500 MILYAR
579 Anggaran Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Ber Alkohol Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
580 Anggaran Retribusi Tera/Tera Ulang Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
581 Realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
582 Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (DTW Pila Weanto Salodik) Badan Pendapatan Daerah 263430000 MILYAR
583 Realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Badan Pendapatan Daerah 815274852 MILYAR
584 Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
585 Realisasi Sewa Videotron dan Space Iklan Badan Pendapatan Daerah 19115500 MILYAR
586 Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
587 Realisasi Retribusi Izin UU Gangguan (HO) Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
588 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Hotel Badan Pendapatan Daerah 97.47 %
589 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Restoran Badan Pendapatan Daerah 69.03 %
590 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Hiburan Badan Pendapatan Daerah 49.79 %
591 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Reklame Badan Pendapatan Daerah 64.92 %
592 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Penerangan Jalan Badan Pendapatan Daerah 93.38 %
593 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Parkir Badan Pendapatan Daerah 93.11 %
594 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Air Tanah Badan Pendapatan Daerah 12.17 %
595 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Sarang Burung Walet Badan Pendapatan Daerah 8.39 %
596 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Badan Pendapatan Daerah 78.8 %
597 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak BPHTB Badan Pendapatan Daerah 47.01 %
598 Perbandingan Anggaran dan Realisasi PBB-P2 Badan Pendapatan Daerah 88.2 %
599 Konsumsi Listrik Per Kapita Badan Pusat Statistik KWh/Kapita