Statistik Sektoral

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tugas pokok kementerian/lembaga itu. Dalam penyelenggaraannya, kegiatan statistik sektoral dapat dilakukan secara mandiri oleh kementerian/lembaga tersebut atau bersama-sama dengan BPS.

Cetak Excel
No Aksi Indikator Urusan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Satuan
1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 2.07 3.23 3.58 Angka
2 Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 0 62.71 63.79 63.79 %
3 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 86.36 75.6 67.69 %
4 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah ka Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 73.7 70.77 69.93 69.93 %
5 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 1.32 2.62 Angka
6 Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 100 100 75 91.5 93 %
7 Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 100 100 75 93.2 95 %
8 Tingkat keamanan informasi pemerintah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 11.78 25.12 20.93 33.98 %
9 Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 12.56 20.93 33.98 %
10 Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 1 1 1 2 2 Kanal
11 Jumlah Media Massa yang Bekerja Sama dengan Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 1 1 4 22 20 Media
12 Jumlah Menara Telekomunikasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 142 194 206 215 220 Unit
13 Jumlah Sebaran Titik Koordinat Blankspot Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 118 64 45 38 17 Titik
14 Konten Foto Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 115 400 459 491 414 Konten Digital
15 Konten Teks Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 115 400 459 491 414 Konten
16 Konten Grafis Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 462 1 374 437 107 Konten
17 Konten Audio Video Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 22 193 378 286 201 Konten
18 Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 188 331 335 Unit
19 Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 2 Unit
20 Pengguna SPBE yang mendapatkan literasi SPBE Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Orang
21 Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 47 51 54 51 Inovasi
22 Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 13 12 9 15 8 Aduan
23 Diseminasi melalui Earned Media Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 13 693 419 2041 Kegiatan
24 Diseminasi melalui shared media Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 559 594 1310 1826 2556 Kegiatan
25 Diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 692 54 1227 1270 719 Kegiatan
26 Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 56 35 35 35 Perangkat Daerah
27 Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 1 2 12 31 57 Perangkat Daerah
28 Sebaran KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 1 1 1 22 24 Kelompok
29 Nama Domain Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 1 1 1 1 1 Domain
30 Nama Sub Domain Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 35 43 60 84 112 Sub Domain
31 Nama Domain Pemerintah Desa Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 2 2 Domain
32 Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 160 100 80 80 230 Orang
33 Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 160 100 80 80 230 Orang
34 Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 2 2 7 9 Dokumen
35 Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 2 1 1 1 2 Laporan
36 Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 2 1 1 1 2 Kegiatan
37 Jumlah Pemasangan Iklan/Baliho Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 111 159 117 126 Iklan
38 Jumlah Platform yang dikelola Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 2 5 6 6 6 Platform
39 Perangkat daerah yang telah menerapkan website dinas (subdomain banggaikab.go.id) Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 6 9 13 21 27 Perangkat Daerah
40 Jumlah Free Wifi Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 12 34 38 Titik Lokasi
41 Jumlah CCTV Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 320 482 Titik Lokasi
42 Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Kab. Banggai Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 115 400 459 491 414 Berita
43 Pengguna TTE Kab. Banggai Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 405 Pengguna
44 Jumlah Aplikasi yang di jalankan di OPD Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 42 181 198 194 Aplikasi
45 Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 74.24 0 87 83 %
46 Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 40 60 50 60 %
47 Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 22.22 100 %
48 Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 85 87 88 92 %
49 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 249.9 69.81 28.52 72.15 %
50 Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6.63 18.14 10.51 16.44 %
51 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7.1 10.58 82.31 46.09 %
52 Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 100 100 100 %
53 Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 40 20 40 %
54 Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 100 92.2 62.6 65 %
55 Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 60 50 60 %
56 Jumlah ASN Pejabat Pimpinan Tinggi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 36 30 Orang
57 Jumlah ASN Pejabat Administrator Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 219 208 Orang
58 Jumlah ASN Pejabat Pengawas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 515 483 Orang
59 Jumlah ASN Pejabat Fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6212 7918 Orang
60 Jumlah ASN Pejabat Pelaksana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1796 2559 Orang
61 Jumlah ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 8778 Orang
62 Jumlah ASN berjenis kelamin Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3223 Orang
63 Jumlah ASN berjenis kelamin Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5555 Orang
64 Jumlah ASN Pejabat Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 770 Orang
65 Jumlah ASN berpendidikan terakhir SD/MI/Sederajat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6 Orang
66 Jumlah ASN berpendidikan terakhir SMP/MTs/Sederajat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 22 Orang
67 Jumlah ASN berpendidikan terakhir SMA/Min/Sederajat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1022 Orang
68 Jumlah ASN berpendidikan terakhir DI- DIII Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1357 1489 Orang
69 Jumlah ASN berpendidikan terakhir Strata - 1/D.IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5984 6546 Orang
70 Jumlah ASN berpendidikan terakhir Strata -2 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 384 428 Orang
71 Jumlah ASN berpendidikan terakhir Strata -3 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3 2 Orang
72 Jumlah ASN dengan Tingkat Kepangkatan Juru Muda (I/a) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2 1 Orang
73 Jumlah ASN dengan Tingkat Kepangkatan Juru Muda Tingkat I (I/b) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3 4 Orang
74 Jumlah ASN dengan Tingkat Kepangkatan Juru (I/c) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 9 6 Orang
75 Jumlah ASN dengan Tingkat Kepangkatan Juru Tingkat I (I/d) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7 5 Orang
76 Jumlah ASN dengan Tingkat Kepangkatan Pengatur Muda (II/a) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 28 21 Orang
77 Jumlah ASN dengan Tingkat Kepangkatan Pengatur Muda Tingkat I (II/b) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 81 73 Orang
78 Jumlah ASN dengan Tingkat Kepangkatan Pengatur (II/c) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 241 212 Orang
79 Jumlah ASN dengan Tingkat Kepangkatan Pengatur Tingkat I (II/d) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 339 235 Orang
80 Jumlah ASN dengan Tingkat Kepangkatan Penata Muda (III/a) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 651 811 Orang
81 Jumlah ASN dengan Tingkat Kepangkatan Penata Muda Tingkat I (III/b) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 967 987 Orang
82 Jumlah ASN dengan Tingkat Kepangkatan Penata (III/c) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 975 846 Orang
83 Jumlah ASN dengan Tingkat Kepangkatan Penata Tingkat I (III/d) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1398 1465 Orang
84 Jumlah ASN dengan Tingkat Kepangkatan Pembina (IV/a) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 691 556 Orang
85 Jumlah ASN dengan Tingkat Kepangkatan Pembina Tingkat I (IV/b) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 670 540 Orang
86 Jumlah ASN dengan Tingkat Kepangkatan Pembina Utama Muda (IV/c) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 99 207 Orang
87 Jumlah ASN dengan Tingkat Kepangkatan Pembina Utama Madya (IV/d) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4 3 Orang
88 Jumlah ASN Golongan III (PPPK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4 Orang
89 Jumlah ASN Golongan V(PPPK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 461 Orang
90 Jumlah ASN Golongan VII (PPPK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 629 827 Orang
91 Jumlah ASN Golongan IX (PPPK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1869 2779 Orang
92 Jumlah ASN Golongan X (PPPK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 105 125 Orang
93 Angka Literasi SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 34.31 47 53.85 %
94 Angka Literasi SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 39.78 49.82 59.06 %
95 Angka Numerasi SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 19.21 35.76 44.15 %
96 Angka Numerasi SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50.52 51 53.17 %
97 Indeks Pembangunan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 24.38 27.17 Angka
98 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 99.24 99.28 98.88 %
99 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 93.64 94.79 94.16 %
100 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4.56 44.66 5.67 %
101 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 90.03 89.76 90.03 %
102 Persentase pengembangan bahasa dan sastra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 100 100 100 100 %
103 Terlestarikannya Cagar Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 48.57 50 100 96.77 %
104 Jumlah lembaga kebudayaan yang dibina Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7 Lembaga
105 Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan Kapasitasnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 Lembaga
106 Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15 Objek
107 Jumlah Objek Cagar Budaya yang dikembangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7 7 Objek
108 Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15 150 Orang
109 Jumlah Bangunan Gedung PAUD yang memerlukan pemeliharaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 170 399 Unit
110 Jumlah Bangunan Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 18 16 Unit
111 Jumlah Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13 16 Ruang
112 Jumlah Gedung PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 404 404 Unit
113 Jumlah Gedung PKBM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15 18 Unit
114 Modul Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 Dokumen
115 Pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5 Dokumen
116 Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2916 2755 Orang
117 Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1532 Orang
118 Jumlah Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1353 1358 Orang
119 Jumlah Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 881 Orang
120 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraanyang didistribusikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1787 Orang
121 Jumlah Pendidik Non ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 99 Orang
122 Jumlah Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 49 53 Orang
123 Jumlah Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 44 40 Orang
124 Jumlah Pendidik pada satuan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1684 1669 Orang
125 Jumlah Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 278 498 Orang
126 Jumlah Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200 122 Orang
127 Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2519 Orang
128 Jumlah Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 640 Siswa
129 Jumlah Prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 23 16 Unit
130 Jumlah Ruang Guru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 59 Ruang
131 Jumlah Ruang kelas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2466 Ruang
132 Jumlah Ruang kelas baru yang baru ditambahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13 Ruang
133 Jumlah Ruang Kepala Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 91 Ruang
134 Jumlah Ruang laboratorium IPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 80 Ruang
135 Jumlah Ruang PAUD yang memliki mebel yang harus diganti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 300 300 Ruang
136 Jumlah Ruang PAUD yang memliki mebel yang masih baik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 104 61 Ruang
137 Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 446 Ruang
138 Jumlah Ruang pimpinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 91 Ruang
139 Jumlah Ruang Serba Guna/Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 82 Ruang
140 Jumlah Ruang UKS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 89 Ruang
141 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 94 Unit
142 Jumlah Rumah Dinas Penjaga Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13 Unit
143 Jumlah Satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima pembinaan kelembagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15 18 Orang
144 Jumlah Satuan PAUD yang melaksanakan rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 401 412 Satuan PAUD
145 Jumlah Satuan PAUD yang membutuhkan perlengkapan sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 404 400 Satuan PAUD
146 Jumlah Satuan PAUD yang menerima alat praktik dan peraga siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 34 55 Satuan PAUD
147 Jumlah Satuan PAUD yang menerima pembinaan kelembagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 401 399 Orang
148 Jumlah Satuan PAUD yang menerima perlengkapan sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 404 300 Satuan PAUD
149 Jumlah Satuan PAUD yang mengelola Dana BOP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 337 368 Satuan PAUD
150 Jumlah Satuan PAUD yang menyelenggarakan proses belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 404 399 Satuan PAUD
151 Jumlah Satuan PAUD yang siap dievaluasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 337 399 Satuan PAUD
152 Jumlah Satuan PAUD yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 404 399 Satuan PAUD
153 Jumlah Satuan PAUD yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 184 37 Satuan PAUD
154 Jumlah Satuan PAUD yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 404 399 Satuan PAUD
155 Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan perlengkapan sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15 18 Satuan PAUD
156 Jumlah Satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang mengelola Dana BOP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15 18 Satuan Pendidikan
157 Jumlah Satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15 18 Satuan PAUD
158 Jumlah Satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15 15 Satuan PAUD
159 Jumlah Satuan pendidikan yang menerima perlengkapan Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1083 Satuan Pendidikan
160 Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 364 Satuan Pendidikan
161 Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 362 364 Satuan Pendidikan
162 Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 111 Satuan Pendidikan
163 Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 Dokumen
164 Jumlah Siswa PAUD yang menerima biaya personil peserta didik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1900 300 Siswa
165 Jumlah Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200 Siswa
166 Jumlah siswa yang membutukan perlengkapan Siswa PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9786 10873 Siswa
167 Jumlah Siswa yang menerima perlengkapan Siswa PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1900 300 Siswa
168 Jumlah Siswa yang menerima perlengkapan Peserta Didik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1683 Siswa
169 Jumlah Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba nonakademik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 12 Peserta Didik
170 Jumlah Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200 108 Orang
171 Jumlah Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 553 Orang
172 Jumlah Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 86 165 Orang
173 Jumlah Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1684 1027 Orang
174 Jumlah Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 278 278 Orang
175 Jumlah Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1621 Orang
176 Jumlah Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 110 Orang
177 Jumlah Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1274 Orang
178 Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1684 2085 Orang
179 Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP pendidikan Nonformal / Kesetaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 85 62 Orang
180 Jumlah Unit sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 364 Unit
181 Jumlah Utilitas sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 748 Unit
182 Jumlah Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15 17 Unit
183 Jumlah Sekolah Dasar negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 338 339 Unit
184 Jumlah Sekolah Dasar swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 25 25 Unit
185 Jumlah Sekolah Dasar  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 363 364 Unit
186 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 32114 31841 Orang
187 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2308 2376 Orang
188 Jumlah Siswa Sekolah Dasar  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 34422 34217 Orang
189 Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 16686 16441 Orang
190 Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1228 1253 Orang
191 Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 17154 17694 Orang
192 Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15428 15471 Orang
193 Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1080 1127 Orang
194 Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 16508 16598 Orang
195 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5613 2830 Orang
196 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 422 231 Orang
197 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6035 3061 Orang
198 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5616 2856 Orang
199 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 swasta   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 411 211 Orang
200 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6027 3067 Orang
201 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 negeri  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5003 2883 Orang
202 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 swasta   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 361 220 Orang
203 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5364 3103 Orang
204 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5145 2593 Orang
205 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 365 1999 Orang
206 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5510 4592 Orang
207 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 negeri   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5188 2621 Orang
208 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 405 202 Orang
209 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5593 2823 Orang
210 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5549 2658 Orang
211 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 344 190 Orang
212 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5893 2848 Orang
213 Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun negeri  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1961 Orang
214 Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 138 Orang
215 Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2099 Orang
216 Jumlah Siswa usia diatas 12 tahun pada Sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 616 Orang
217 Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13 Orang
218 Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 629 Orang
219 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & guru negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3256 Orang
220 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & guru swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 213 Orang
221 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & guru   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2963 2905 Orang
222 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1041 Orang
223 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50 Orang
224 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1091 Orang
225 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & guru perempuan negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2215 Orang
226 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & guru perempuan swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 163 Orang
227 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & guru perempuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2378 Orang
228 Jumlah Tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 308 Orang
229 Jumlah Tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 17 Orang
230 Jumlah Tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 325 Orang
231 Jumlah Tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 432 Orang
232 Jumlah Tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13 Orang
233 Jumlah Tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 436 Orang
234 Jumlah Rombongan belajar Sekolah Dasar negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2166 Orang
235 Jumlah Rombongan belajar Sekolah Dasar swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 160 Orang
236 Jumlah Rombongan belajar Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2326 Orang
237 Jumlah Ruang kelas Sekolah Dasar negeri  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2308 Orang
238 Jumlah Ruang kelas Sekolah Dasar swasta   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 158 Orang
239 Jumlah Ruang kelas Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2466 Orang
240 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 86 86 Orang
241 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 25 28 Orang
242 Jumlah Sekolah Menengah Pertama  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 111 114 Orang
243 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 12034 Orang
244 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1749 Orang
245 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeri  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6052 Orang
246 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 985 Orang
247 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6816 Orang
248 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5982 Orang
249 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 764 Orang
250 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6766 Orang
251 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 negeri  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4209 Orang
252 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 634 Orang
253 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4843 Orang
254 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3870 Orang
255 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 595 Orang
256 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4464 Orang
257 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3955 Orang
258 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Orang
259 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4522 Orang
260 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 12034 Orang
261 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1749 Orang
262 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13783 Orang
263 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & guru negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1412 Orang
264 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & guru swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 177 Orang
265 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & guru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15901 Orang
266 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki negeri  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 510 Orang
267 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki swasta  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 75 Orang
268 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 583 Orang
269 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 709 Orang
270 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 99 Orang
271 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 808 Orang
272 Jumlah Tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 112 Orang
273 Jumlah Tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 12 Orang
274 Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 377804 Jiwa
275 Perekaman KTP elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 96.72 KTP
276 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 87.29 Akta Kelahiran
277 Jumlah Penerbitan akta perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 90.48 Akta Perkawinan
278 Jumlah Penerbitan Akta perceraian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 92.73 Akta Perceraian
279 Jumlah Penerbitan Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 89.53 Akta Kematian
280 Jumlah penduduk usia > 17 yang memiliki KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 271367 Jiwa
281 Jumlah penduduk usia < 17 atau telah menikah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 273812 Jiwa
282 Jumlah bayi berakte kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6427 Bayi
283 Jumlah bayi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7437 Bayi
284 Jumlah pasangan nikah berakte nikah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 117639 Akte
285 Jumlah keseluruhan pasangan nikah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 178484 Pasangan
286 Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 271367 -
287 Jumlah penduduk wajib KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 273812 Jiwa
288 Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Jenis Kelamin Laki-laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 191889 Jiwa
289 Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Jenis Kelamin Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 185915 Jiwa
290 Jumlah Penduduk Laki-laki 0-14 Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Banggai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 46881 Jiwa
291 Jumlah Penduduk Laki-laki 15-64 Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Banggai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 132212 Jiwa
292 Jumlah Penduduk Laki-laki 65+ Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Banggai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12796 Jiwa
293 Jumlah Penduduk Perempuan 0-14 Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Banggai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 43705 Jiwa
294 Jumlah Penduduk Perempuan 15-64 Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Banggai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 128817 Jiwa
295 Jumlah Penduduk Perempuan 65+ Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Banggai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 13393 Jiwa
296 Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.84 4.45 %
297 Persentase kepemilikan kartu identitas anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10.54 12.94 17.69 %
298 Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 86.7 87.2 89.53 %
299 Persentase akta kelahiran yang diterbitkan kagi yang melaporkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 85.28 86.27 87.29 %
300 Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 87.14 89.28 90.48 %
301 Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 89.75 90.14 90.73 %
302 Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 99.58 99.61 99.6 %
303 Cakupan pengelolaan profil Kependuduken Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 99.54 99.57 99.6 %
304 Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10.58 12.98 17.82 %
305 Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 33.33 33.33 %
306 Perekaman KTP elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 92.85 94.83 96.72 %
307 Jumlah Layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 23 23 23 Layanan
308 Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 200 200 Orang
309 Jumlah Sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 Kali
310 Melakukan pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15 Kali
311 Ketersediaan Pangan Utama Dinas Ketahanan Pangan 1352 Ton
312 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Dinas Ketahanan Pangan 83.8 82.8 90.8 Angka
313 Penanganan Daerah Rawan Pangan Dinas Ketahanan Pangan 15 Desa
314 Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan Dinas Ketahanan Pangan 34.91 45.59 53.2 %
315 Indeks ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan 85.73 85.72 85.14 Angka
316 Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Dinas Ketahanan Pangan 11.85 9.95 9.52 %
317 Persentase jumlah cadangan pangan Dinas Ketahanan Pangan %
318 Persentase daerah rentan Rawan pangan Dinas Ketahanan Pangan %
319 Jenis pangan lokal Dinas Ketahanan Pangan 1 1 Laporan
320 Data daerah rentan rawan pangan Dinas Ketahanan Pangan 1 1 Laporan
321 Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen Dinas Ketahanan Pangan 12 12 Dokumen
322 Data Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan 1 1 Dokumen
323 Data Produksi Pangan Dinas Ketahanan Pangan 1 1 Dokumen
324 Data Stok Pangan Dinas Ketahanan Pangan 1 1 Dokumen
325 Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan yang Eksisting Dinas Ketahanan Pangan 4 Unit
326 Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal  Dinas Ketahanan Pangan 5 Kegiatan
327 Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Disediakan Dinas Ketahanan Pangan 18 Unit
328 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang terpelihara  Dinas Ketahanan Pangan 17250 22065 Ton
329 Jumlah stok dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah   Dinas Ketahanan Pangan 20500 Ton
330 Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah  Dinas Ketahanan Pangan 18250 23500 Ton
331 Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan 22065 Ton
332 Ekspor Bersih Kabupaten Banggai Dinas Perdagangan dan Perindustrian 11.656 RP
333 Jumlah Kelompok Pedagang yang di bina Dinas Perdagangan dan Perindustrian 1 KELOMPOK
334 Jumlah Pengrajin Kelompok yang mendapatkan bantuan binaan Pemda Dinas Perdagangan dan Perindustrian 4 KELOMPOK
335 Ekspor Barang dan Jasa Dinas Perdagangan dan Perindustrian 32063.33 51181.39 46798.92 51877.35 Milyar Rp.
336 Persentase izin usaha Perdagangan yang difasilitasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian 38 45 48 50 %
337 Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian 6 3 0 1 %
338 Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Dinas Perdagangan dan Perindustrian %
339 Nilai ekspor barang Dinas Perdagangan dan Perindustrian 38.44 38.44 36.8 37.2 %
340 Persentase penanganan pengaduan konsumen Dinas Perdagangan dan Perindustrian 1 2 3 4 %
341 Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian 0 0 0 1 %
342 Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian 0 0 1 1 %
343 Persentase izin usaha industri yang diterbitkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian 0 1 1 0 %
344 Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini Dinas Perdagangan dan Perindustrian 0 28 19 13 -
345 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota Dinas Perdagangan dan Perindustrian -41.5 5.67 10.29 6.66 %
346 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK Dinas Perdagangan dan Perindustrian 0 1 10.29 1 %
347 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi t Dinas Perdagangan dan Perindustrian 100 100 0 0 %
348 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh insta Dinas Perdagangan dan Perindustrian 0 0 0 0 %
349 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lok Dinas Perdagangan dan Perindustrian 0 0 0 0 %
350 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini Dinas Perdagangan dan Perindustrian 62 1 0 0 %
351 Jumlah Agen dan Pasar Rakyat Dinas Perdagangan dan Perindustrian 37 28 Unit
352 Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian 194 152 Pelaku Usaha
353 Jumlah Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Dinas Perdagangan dan Perindustrian 18 21 Unit
354 Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan Dinas Perdagangan dan Perindustrian 5 7 Pelaku Usaha
355 Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian 887 Pelaku Usaha
356 Jumlah Produk Unggulan Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian 6 6 Produk
357 Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian 21 21 Unit
358 Jumlah Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 5 Unit
359 Toko Swalayan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektr Dinas Perdagangan dan Perindustrian 23 Unit
360 Jumlah UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota Dinas Perdagangan dan Perindustrian 80 UMKM
361 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran 100 100 94.4 100 %
362 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran 13 6.1 7.33 8.03 %
363 Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran 32 %
364 Jumlah grup kesenian Dinas Pariwisata 0 JUMLAH
365 Jumlah gedung kesenian Dinas Pariwisata 0 JUMLAH
366 Jumlah Kunjungan wisata Dinas Pariwisata 55192 0RANG
367 Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan Dinas Pariwisata 98.9 25.41 28 32.08 %
368 Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata Dinas Pariwisata %
369 Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual Dinas Pariwisata 1.8 4.5 %
370 Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi Dinas Pariwisata 48.8 50.6 %
371 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku Dinas Pariwisata 0 7.21 1.76 0.46 %
372 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Dinas Pariwisata 0 0.08 6.69 6.77 %
373 Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Berkembang) Dinas Pariwisata 2 Lokasi
374 Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Pemantapan) Dinas Pariwisata 1 Lokasi
375 Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Revitalisasi) Dinas Pariwisata 3 Lokasi
376 Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan) Dinas Pariwisata 174 126 Lokasi
377 Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Dinas Pariwisata 4 4 Lokasi
378 Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia Dinas Pariwisata 1 Unit
379 Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Dinas Pariwisata 3 Kawasan
380 Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Dinas Pariwisata 3 4 Lokasi
381 Jumlah Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata   Dinas Pariwisata 20 Unit
382 Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota   Dinas Pariwisata 25 Orang
383 Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   Dinas Pariwisata 50 Orang
384 Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota   Dinas Pariwisata 45 Orang
385 Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif  Dinas Pariwisata 7 Orang
386 Jumlah tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi Dinas Pariwisata 18 Orang
387 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Dinas Pemuda dan Olahraga 0.15 0.05 0.75 0.67 %
388 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Dinas Pemuda dan Olahraga 0 0 0.1 1.42 %
389 Peningkatan prestasi olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga 28 13 6 19 %
390 Rasio wirausaha pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga 0.48 0.54 0.61 0.68 %
391 Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan Dinas Pemuda dan Olahraga 13 15 20 23 %
392 Jumlah Pemuda wirausaha muda pemula Dinas Pemuda dan Olahraga 225 306 Orang
393 Jumlah kompetisi/kejuaraan single event Dinas Pemuda dan Olahraga 14 10 Kegiatan
394 Jumlah Pemuda Pelopor  Dinas Pemuda dan Olahraga 23 23 Orang
395 Jumlah Pemuda Berprestasi  Dinas Pemuda dan Olahraga 46 46 Orang
396 Jumlah Organisasi Kepemudaan  Dinas Pemuda dan Olahraga 55 55 Organisasi
397 Jumlah organisasi kepemudaan berprestasi  Dinas Pemuda dan Olahraga 55 55 Organisasi
398 Jumlah sentra kewirausahaan pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga 225 225 Sentra
399 Jumlah atlet/olahragawan talenta muda Dinas Pemuda dan Olahraga 125 162 Orang
400 Jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat   Dinas Pemuda dan Olahraga 40 45 Orang
401 Jumlah Organisasi Olahraga  Dinas Pemuda dan Olahraga 6 16 Lembaga
402 Jumlah wasit Dinas Pemuda dan Olahraga 59 86 Orang
403 Jumlah Sarana Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga 9 8 Unit
404 Jumlah Prasarana Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga 9 8 Unit
405 Jumlah organisasi kepramukaan  Dinas Pemuda dan Olahraga 7 23 Orang
406 Jumlah tenaga pendidik pramuka Dinas Pemuda dan Olahraga 32 32 Orang
407 Indeks Keluarga Sehat Dinas Kesehatan 22.76 23.23 23.51 Angka
408 Prevalensi Stunting (SSGI) Dinas Kesehatan 24.3 29.1 28.6 %
409 Angka Kematian Ibu (AKI) Dinas Kesehatan 104 90 150 Angka
410 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek pada balita) Dinas Kesehatan 24.3 29.1 28.6 %
411 Persentase peningkatan kompentensi SDM bidang kesehatan Dinas Kesehatan 88 84 85 %
412 Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman Dinas Kesehatan 80 88 85 %
413 Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan Dinas Kesehatan 88 90 90 %
414 Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi Dinas Kesehatan 100 100 100 %
415 Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan Dinas Kesehatan 0.1 0.95 1.67 %
416 Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Dinas Kesehatan 66.66 66.66 100 %
417 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Dinas Kesehatan 96.93 98.51 99.51 %
418 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Dinas Kesehatan 98.71 98.2 99.38 %
419 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Dinas Kesehatan 99.35 95.57 98.9 %
420 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Dinas Kesehatan 91.19 95.91 98.21 %
421 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Dinas Kesehatan 98.86 98.9 61.98 %
422 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Dinas Kesehatan 79.86 82.99 82.81 %
423 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Dinas Kesehatan 94.17 94.75 91.74 %
424 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Dinas Kesehatan 80.17 82 93.86 %
425 Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Dinas Kesehatan 81.13 90.7 90.87 %
426 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Dinas Kesehatan 100 100 98.77 %
427 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Dinas Kesehatan 93.58 94.99 94.76 %
428 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Dinas Kesehatan 92.06 94 97.47 %
429 Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Dinas Kesehatan 100 %
430 Persentasie bu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Dinas Kesehatan 87.1 %
431 Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota Dinas Kesehatan 4830 Jiwa
432 Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota Dinas Kesehatan 4771 Jiwa
433 Jumlah kematian ibu hamil Dinas Kesehatan 4 Jiwa
434 Jumlah Ibu melahirkan Hidup Dinas Kesehatan 5345 Jiwa
435 Jumlah Kematian Bayi Dinas Kesehatan 0 Jiwa
436 Jumlah Tenaga Kesehatan Dokter Dinas Kesehatan 77 Orang
437 Jumlah Tenaga Kesehatan Perawat Dinas Kesehatan 963 Orang
438 Jumlah Tenaga Kesehatan Bidan Dinas Kesehatan 884 Orang
439 Jumlah Tenaga Kesehatan Tenaga Keafirmasian Dinas Kesehatan 968 Orang
440 Jumlah Tenaga Kesehatan Tenaga Gizi Dinas Kesehatan 86 Orang
441 Jumlah Sarana Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Banggai Dinas Kesehatan 243 Sarana
442 Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan makanan Dinas Sosial 440 KORBAN BENCANA
443 Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Dinas Sosial 100 100 100 100 %
444 Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial Dinas Sosial 100 100 100 100 %
445 Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik Dinas Sosial 100 100 100 100 %
446 Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik Dinas Sosial 100 100 100 100 %
447 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar p Dinas Sosial 13.29 7.4 66.66 38.55 %
448 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota Dinas Sosial 100 100 100 100 %
449 Jumlah Fakir Miskin Dinas Sosial 169074 160824 Orang
450 Jumlah keluarga pada KAT Dinas Sosial 105 141 Keluarga
451 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM Dinas Sosial 1220 13076 Keluarga
452 Jumlah Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi Dinas Sosial 12 135 Orang
453 Jumlah korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana Dinas Sosial 419 440 Orang
454 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial 13 23 Lembaga
455 Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi Dinas Sosial 1540 1440 Orang
456 Indeks Perlindungan anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 53.6 58.24 61.3 61.3 Angka
457 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 51.88 53.96 58.76 61.4 Angka
458 Indeks Ketimpangan Gender Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0.501 0.463 0.479 0.45 Angka
459 Indeks Pembangunan Gender Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 90.96 90.97 91.49 91.73 Angka
460 Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 0 0.96 0.6 %
461 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 55.95 58.39 57.17 56.41 %
462 Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.5 %
463 Pembelajaran keluarga (puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Layanan
464 Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
465 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 52.85 53.17 55.71 55.71 Angka
466 Persentase anak memerlukan perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0.04 %
467 Indeks Perlindungan Khusus Anak IPKA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 53.85 68.63 67.88 67.88 Angka
468 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 100 100 100 100 %
469 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 13.9 23.62 8.91 11.49 %
470 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.26 2.29 2.22 2.22 Rata-rata Anak Per WUS
471 Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age specific fertility Rate/ASFR 15-19 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 36.1 37.6 35.29 33.9 Kelahiran Per 1000 WUS 15-19 Tahun
472 Angka prevalensi kontrasepsi modern/modem contraceptive (mCPR) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 59.2 59.43 65 63.4 %
473 Persentase Kebutuhan BerKB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 16.56 17.67 11.4 9.6 %
474 Presentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.8 5.4 11.5 %
475 Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut akat/cara KB modern (Proportion of Demand Satisfied by modern) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 59.2 59.43 65 63.4 %
476 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 59.8 62.5 66.2 Angka
477 Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.5 11.7 11.9 12.8 %
478 Jumlah Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 1 Orang
479 Jumlah Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 60 Orang
480 Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 34 Perangkat Daerah
481 Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Respon Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 34 Perangkat Daerah
482 Jumlah perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 9 Orang
483 Jumlah SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 350 440 Orang
484 Persentase Desa Mandiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.41 7.22 19.24 %
485 Persentase fasilitasi penataan desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 5.5 8.93 12.03 %
486 Persentase fasilitasi kerjasama desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 3.09 4.47 5.84 %
487 Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 19.59 26.12 32.64 %
488 Persentase fasilitasi tata desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 60.95 78.5 100 %
489 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat dan Desa (LKD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 25.77 34.36 42.96 %
490 Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 25.77 34.36 42.96 %
491 Persentase pengentasan desa tertinggal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.06 1.03 0.69 %
492 Persentase peningkatan status desa mandiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 0.69 4.81 12.03 %
493 Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa
494 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 17 Desa
495 Jumlah kelompok binaan PKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 120 Kelompok
496 Jumlah PKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 337 Tim Penggerak
497 Jumlah PKK Aktif Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 332 Tim Penggerak
498 Jumlah posyandu aktif Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 325 Jumlah
499 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 82 Investor
500 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2427797250000 Rupiah
501 Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusaha an PMA/PMDN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 14421 Orang
502 Jumlah seluruh PMA/PMDN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7501 Proyek
503 Realisasi total terhadap target investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 158.73 253.29 268.07 303.47 %
504 Persentase peningkatan investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7.51 214.29 89.69 -16.45 %
505 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 100 100 100 100 %
506 Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 100 100 100 100 %
507 Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 100 100 100 100 %
508 Persentase kerja sama penanaman modal yang ditindaklanjuti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0 0 0 0 %
509 Jumlah Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 48 47 Orang
510 Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4456 4119 Dokumen
511 Jumlah Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4 5 Orang
512 Jumlah Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Perizinan berbasis Sistem secara Elektronik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 983 4419 Orang
513 Jumlah Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 983 4119 Orang
514 Jumlah Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis Elektronik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3332 4119 Orang
515 Jumlah Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4119 Orang
516 Jumlah Unit Usaha yang dilakukan pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 126 Unit Usaha
517 Jumlah Unit Usaha yang memperoleh kemudahan berUsaha di daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4119 Unit Usaha
518 Jumlah Unit usaha yang terpenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4119 Unit Usaha
519 Jumlah Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4119 Unit Usaha
520 Pertumbuhan volume usaha koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 70 32 33 %
521 Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 46.56 47.62 50 %
522 Persentase koperasi aktif Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 79.36 79.79 80.96 %
523 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 13.22 13.22 15.84 %
524 Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 79.36 79.79 80.96 %
525 Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.77 2.84 4.26 %
526 Pertumbuhan wirausaha Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.28 1.28 1.62 %
527 Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 10 10 10 %
528 Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 20 20 20 %
529 Jumlah koperasi aktif Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 163 Koperasi
530 Jumlah seluruh koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 202 Koperasi
531 Jumlah usaha mikro Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 10829 Usaha Mikro
532 Jumlah seluruh UKM Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 10829 UKM
533 Jumlah Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 22 22 Unit Usaha
534 Jumlah Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 15 Unit Usaha
535 Jumlah Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 3 9 Unit Usaha
536 Jumlah Koperasi Yang akuntabilitas dan memberi manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2 9 Unit Usaha
537 Jumlah Koperasi Yang Diberikan penilaian jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 39 41 Unit Usaha
538 Jumlah Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 202 Dokumen
539 Jumlah Koperasi Yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 3 3 Unit Usaha
540 Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 39 41 Unit Usaha
541 Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 39 41 Unit Usaha
542 Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 39 39 Unit Usaha
543 Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 39 39 Unit Usaha
544 Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 39 41 Unit Usaha
545 Jumlah Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 485 490 Unit Usaha
546 Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 63 75 Orang
547 Jumlah SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 75 Orang
548 Jumlah Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1 2 Unit Usaha
549 Jumlah Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan SDM Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1 2 Unit Usaha
550 Jumlah Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Desain dan Teknologi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1 2 Unit Usaha
551 Jumlah Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1 2 Unit Usaha
552 Jumlah Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 75 175 Unit Usaha
553 Jumlah Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 7 7 Unit Usaha
554 Jumlah Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 142 395 Unit Usaha
555 Jumlah Unit Usaha Yang memiliki akses pasar Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 4 4 Unit Usaha
556 Jumlah Unit Usaha Yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 146 537 Unit Usaha
557 Jumlah Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usaha Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 486 490 Unit Usaha
558 Jumlah Unit Usaha Yang produktif Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 10366 10790 Unit Usaha
559 Jumlah Unit Usaha Yang produktif,bernilai Tambah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 20 25 Unit Usaha
560 Jumlah Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 63 68 Unit Usaha
561 Jumlah Unit Usaha Yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 75 175 Unit Usaha
562 Jumlah Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 217 245 Unit Usaha
563 Jumlah Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 20 41 Unit Usaha
564 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.36 1.65 9.67 %
565 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 634 798 135 %
566 Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 0 3441 Orang
567 Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11121 11115 11115 Orang
568 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 0 100 %
569 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0.61 0.41 0 %
570 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 75.44 185.47 288.13 %
571 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerj Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 100 1.81 0 %
572 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 64.81 37.14 100 %
573 Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 74.01 1.19 1.19 %
574 Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 16.84 77.8 %
575 Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12 15 20 %
576 Jumlah Pengangguran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6365 Jiwa
577 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 261029 Jiwa
578 Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten/kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1337 Pencari Kerja
579 Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 Tenaga Kerja
580 Jumlah perjanjian kerja yang disahkann oleh dinas bidang ketenagakerjaan kab/kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 Perjanjian Kerja
581 Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 Kawasan
582 Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan %
583 Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan %
584 Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan %
585 Jumlah Tempat Ibadah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan %
586 Jumlah Rumah Layak Huni Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan %
587 Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 1230 Rumah
588 Jumlah rumah yang terkena bencana alam Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 53 Rumah
589 Jumlah rumah di kab/kota Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 97557 Rumah
590 Jumlah Rumah tangga Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 115650 Rumah
591 Jumlah rumah pembangunan baru Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 1 Rumah
592 Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 1 Jumlah
593 Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak Huni Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 100 100 %
594 Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 0 13.7 35.16 55.27 %
595 Persentase Pencegahan kawasan perumahan dan pemukiman kumuh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 0 0 0 0 %
596 Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 75.07 75.15 76.09 76.25 %
597 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 0 0 100 100 %
598 Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan %
599 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 14.3 15.21 15.06 12.14 %
600 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 4.26 0.5 1.18 21.59 %
601 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 0 0 100 100 %
602 Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 99.41 100 95.92 25 %
603 Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 100 0 0 0 %
604 Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 100 0 89.31 69.3 %
605 Tersedianya tanah untuk masyarakat Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 100 0 0 0 %
606 Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 100 100 100 100 %
607 Jumlah Pelabuhan Laut Dinas Perhubungan 10 Pelabuhan
608 Jumlah Bandar Udara Dinas Perhubungan 1 Bandar Udara
609 Jumlah Terminal Bis Dinas Perhubungan 5 Terminal Bis
610 Jumlah Angkatan Darat Dinas Perhubungan 9034 Angkatan Darat
611 Jumlah rambu- rambu yang seharusnya tersedia Dinas Perhubungan 0 Unit
612 Rasio Konektivitas Dinas Perhubungan 99.54 99.54 %
613 Konektivitas darat Dinas Perhubungan 60.89 62.13 63.41 64.7 %
614 Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Dinas Perhubungan %
615 Konektivitas laut Dinas Perhubungan 4 4 4 4 Unit
616 Jumlah Alat pemberi isyarat lalu lintas Dinas Perhubungan 1 128 Unit
617 Jumlah Alat pengawasan dan pengamanan jalan Dinas Perhubungan 19 Unit
618 Jumlah Alat pengawasan dan pengamanan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara Dinas Perhubungan 128 Unit
619 Jumlah Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara Dinas Perhubungan 50 Unit
620 Jumlah Marka Jalan Dinas Perhubungan 1 1 Unit
621 SDM dibidang Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang tersertifikasi  Dinas Perhubungan 1 Orang
622 Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS)   Dinas Perhubungan 50 Lokasi
623 Jumlah Halte Dinas Perhubungan 8 Unit
624 Jumlah Alat Penerangan Jalan Dinas Perhubungan 1000 Unit
625 Jumlah Data Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan 1007 Dokumen
626 Jumlah Unit penyelenggara pelabuhan sungai dan danau Dinas Perhubungan 2 Unit
627 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau Dinas Perhubungan 7 Unit
628 Data Pelabuhan Pengumpan Lokal  Dinas Perhubungan 7 Unit
629 Jumlah Unit Penyelengggara Pelabuhan Penyeberangan  Dinas Perhubungan 4 Unit
630 Jumlah Rambu Peringatan Dinas Perhubungan 89 Unit
631 Jumlah Rambu Larangan   Dinas Perhubungan 12 Unit
632 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 38.57 39.21 39.64 40.33 %
633 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 22.65 27.15 29.82 36.56 %
634 Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST regional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16.11 %
635 Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 81.35 88.62 90.99 100 %
636 Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 82.42 %
637 Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 91.67 86 71.52 68.13 %
638 Persentase penataan bangunan dan lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 41.75 35 40 87.48 %
639 Tingkat kemantapan jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 73.25 63.69 63.69 34.29 %
640 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 117.9 80 80 80 %
641 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 63.67 63.67 64.31 %
642 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 68.99 65.75 65.75 100 %
643 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 88.2 88.86 29.79 %
644 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 86.4 92.67 %
645 Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 19.46 100 %
646 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100 100 100 %
647 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 165 Bangunan Dan Lingkungan
648 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Bangunan Dan Lingkungan
649 Jumlah Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 6 Bangunan Gedung
650 Jumlah Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 16 Bangunan Gedung Negara
651 Jumlah Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 302 22 Jembatan
652 Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 426 1500 Liter/Detik
653 Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 1 Lembaga
654 Panjang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 423.27 Km
655 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10567 Km
656 Panjang Tanggul Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 66832 Km
657 Jumlah Pengelola SIPJAKI  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 2 Orang
658 Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11 12 Unit
659 Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Unit
660 Jumlah Lembaga pelaksana penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Lembaga
661 Jumlah Sambungan Rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 242 1500 Sambungan Rumah
662 Jumlah Sarana Pemilahan Persampahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 4 Unit
663 Jumlah Sarana Pengangkutan Persampahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 27 27 Unit
664 Jumlah Sarana Pewadahan Persampahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 Unit
665 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 18 Unit
666 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 Unit
667 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 14 Unit
668 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Dinas Lingkungan Hidup 76.67 77.75 81.16 Angka
669 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengolahan Sampah Dinas Lingkungan Hidup 0.108 0.108 0.037 Kg/Orang
670 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Dinas Lingkungan Hidup 20.88 20.88 20.88 %
671 Penurunan Intensitas Emisi GRK Dinas Lingkungan Hidup Ton CO2 Eq
672 Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Dinas Lingkungan Hidup 5 10 %
673 Indeks Kualitas Air Dinas Lingkungan Hidup 68.33 66.57 65.65 Angka
674 Indeks Kualitas Udara Dinas Lingkungan Hidup 87.56 86.14 95.6 Angka
675 Persentase RTH Dinas Lingkungan Hidup 0.034 0.034 0.034 %
676 Persentase limbah B3 yang terkelola Dinas Lingkungan Hidup 100 100 100 %
677 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Dinas Lingkungan Hidup %
678 Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya Dinas Lingkungan Hidup %
679 Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya Dinas Lingkungan Hidup %
680 Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup 3.3 6.6 %
681 Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup 100 100 100 %
682 Indeks kinerja pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Angka
683 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota Dinas Lingkungan Hidup 72.99 84.31 94.71 %
684 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Dinas Lingkungan Hidup 100 6.1 77.27 %
685 Produktivitas pertanian per hektar per tahun Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 4.71 %
686 Sarana pertanian yang diberikan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 3471 Sarana
687 Prasarana pertanian yang digunakan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 122064.74 Prasarana
688 Persentase prasarana yang digunakan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan %
689 Luas Total Lahan Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 57948.36 Hektare
690 Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 2902 Orang
691 Jumlah produksi komoditas pertanian sektor perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 71820.91 Ton
692 Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Orang
693 Jumlah produktivitas komoditas pertanian sektor hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 70.96 Kg
694 Jumlah Produksi padi biofortifikasi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Ton
695 Luas panen komoditas pertanian sektor hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1615.49 Hektar
696 Luas areal komoditas pertanian sektor perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 117211.07 Hektar
697 Luas panen komoditas pertanian sektor tanaman pangan (kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau & kacang tanah) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 2760.75 Hektar
698 Jumlah produksi komoditas pertanian sektor hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 11464.09 Ton
699 Jumlah produktivitas komoditas pertanian sektor perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.99 Ton
700 Jumlah petani pekebun perkebunan rakyat komoditas pertanian sektor perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 54287 Orang
701 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 17.04 19.84 21.72 %
702 Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 6945607.2 7550421 8849041.7 Rupiah
703 Kontribusi sektor pertanian (palawija)/tanaman pangan terhadap PDRB Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 27.79 28.01 28.24 %
704 Jumlah kontribusi sektor pertanian (palawija)/tanaman pangan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 892426.31 902426.31 912426.31 Rupiah
705 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 65.01 65.12 65.23 %
706 Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 2087948.74 2097948.74 2107948.74 Rupiah
707 Kontribusi produksi kelompok Petani terhadap PDRB Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 100 100 100 %
708 Jumlah produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 238545.56 296179.53 228938.34 Ton
709 Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 238545.56 296179.53 228938.34 Ton
710 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 3.62 4.66 3.95 Ton/Ha
711 Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 238545.56 296179.53 228938.34 Ton
712 Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 65970.56 63606.99 57948.36 Hektar
713 Cakupan bina kelompok petani Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 13.75 14.2 14.65 %
714 Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 395 410 425 Kelompok
715 Jumlah kelompok petani Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 2872 2887 2902 Kelompok
716 Produktivitas tanaman pangan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 3.95 4.96 5.05 Ton/Ha
717 Produksi Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 238545.56 296179.53 260750 Ton
718 Luas Panen Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 58859.99 66788.2 55360.84 Hektar
719 Produktivitas padi per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 3.95 4.96 5.05 Ton/Ha
720 Produksi Tanaman Padi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 143013.22 235581.69 183021.52 Ton
721 Luas panen tanaman padi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 36173.12 47534.09 36262.52 Hektar
722 Luas tanam padi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 46814.54 45726.06 44698.11 Hektar
723 Produktivitas Jagung per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 4.65 3.89 3.74 Kw/Ha
724 Produksi Tanaman Jagung Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 87114.31 54659.2 42350.17 Ton
725 Luas Areal Tanaman Jagung Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 18734.26 14068.41 11337.53 Hektar
726 Luas tanam jagung Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 15699.07 12484.93 11368.5 Hektar
727 Produktivitas Ubi Kayu per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 23.48 18.37 14.17 Kw/Ha
728 Produksi Tanaman Ubi Kayu Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 2917.39 1382.5 765 Ton
729 Luas Areal Tanaman Ubi Kayu Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 124.25 75.25 54 Hektar
730 Luas tanam ubi kayu Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 130.75 111.75 28 Hektar
731 Produktivitas Ubi Jalar per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 17.9 14.78 11.27 Kw/Ha
732 Produksi Tanaman Ubi Jalar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1664.7 1270 408.5 Ton
733 Luas Areal Tanaman Ubi Jalar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 93 85.95 36.25 Hektar
734 Luas tanam ubi jalar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 108.75 76.25 26.5 Hektar
735 Produktivitas Kacang Tanah per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1.17 1.55 0.58 Kw/Ha
736 Produksi Tanaman Kacang Tanah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 235.32 315.8 36.25 Ton
737 Luas Areal Tanaman Kacang Tanah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 201.75 203.7 63 Hektar
738 Luas tanam kacang tanah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 201.75 134.25 18 Hektar
739 Produktivitas Kedelei per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1.02 0.59 0.86 Kw/Ha
740 Produksi Tanaman Kedelei Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 3557.59 2766.44 2200.8 Ton
741 Luas Areal Tanaman Kedelei Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 3487.83 4721.7 2553.25 Hektar
742 Luas tanam kedelai Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 2943.75 4976.5 1802.25 Hektar
743 Produktivitas Kacang Hijau per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.94 2.06 2.88 Kw/Ha
744 Produksi Tanaman Kacang Hijau Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 43.03 203.9 156.1 Ton
745 Luas Areal Tanaman Kacang Hijau Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 45.78 99.1 54.25 Hektar
746 Luas tanam kacang hijau Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 71.95 97.25 14.17 Hektar
747 Produktivitas Tanaman Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 8.03 54.49 70.96 Ton/Ha
748 Produksi Tanaman Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 12341.39 89847.48 11464.09 Ton
749 Luas Panen Tanaman Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1536.21 1649.02 1615.49 Hektar
750 Produktivitas tanaman bawang merahper hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 3.26 5 4.43 Ton/Ha
751 Produksi tanaman bawang merah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 837.5 814 233.98 Ton
752 Luas panen tanaman bawang merah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 25.66 16.27 52.76 Hektar
753 Luas tanam bawang merah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 20.08 42.72 33.85 Hektar
754 Produktivitas tanaman cabai rawit per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.39 0.52 0.55 Ton/Ha
755 Produksi tanaman cabai rawit Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 4805.23 5846.82 6334.8 Ton
756 Luas panen tanaman cabai rawit Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1231.55 1121.75 1152.94 Hektar
757 Luas tanam cabai rawit Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 286.38 363.44 300.67 Hektar
758 Produktivitas tanaman sayur- sayuran per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.45 0.59 0.54 Ton/Ha
759 Produksi tanaman sayur- sayuran Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 5642.73 6660.82 6568.78 Ton
760 Luas panen tanaman sayur- sayuran Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1257.21 1138.02 1205.7 Hektar
761 Luas tanam sayur-sayuran Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 306.46 406.16 334.52 Hektar
762 Produktivitas tanaman buah- buahan per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.22 1.69 2.24 Ton/Ha
763 Produksi tanaman buah- buahan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 6698.66 83186.66 4895.31 Ton
764 Luas panen tanaman buah- buahan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 3091.1 4911.63 2185.46 Hektar
765 Luas tanam buah-buahan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 4733 3943 3913.32 Hektar
766 Produktivitas jeruk rata-rata per pohon Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 6.25 7.26 2.88 Ton/Ha
767 Produksi tanaman jeruk Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 62.46 217.8 67.95 Ton
768 Luas Panen Tanaman jeruk Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1 3 23.63 Hektar
769 Luas Tanam tanaman jeruk Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 888 435 410.45 Hektar
770 Produktivitas durian rata-rata per pohon Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1.65 19.62 9.99 Ton/Ha
771 Produksi tanaman durian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 3775.1 78460.23 2962.06 Ton
772 Luas Panen Tanaman durian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 229 400 296.53 Hektar
773 Luas tanam tanaman durian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 2762 2992 2701.8 Hektar
774 Produktivitas alpukat rata-rata per pohon Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 5.84 4.17 2.08 Ton/Ha
775 Produksi tanaman alpukat Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 2861.1 4508.63 1865.3 Ton
776 Luas Panen Tanaman alpukat Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 49 108 89.63 Hektar
777 Luas tanam tanaman alpukat Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1083 516 801.07 Hektar
778 Produktivitas Tanaman Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.98 0.98 0.99 Ton/Ha
779 Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 68366.63 70925.14 71820.91 Ton
780 Luas Panen Tanaman Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 69822.31 72009.91 72462.75 Hektar
781 Produktivitas tanaman kelapa dalam per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1.25 1.25 1.29 Ton/Ha
782 Produksi tanaman kelapa dalam Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 50760.01 51940.03 53421.66 Ton
783 Luas panen tanaman kelapa dalam Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 40462.31 41442.31 41532.31 Hektar
784 Luas areal tanaman kelapa dalam Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 57675.15 59545.64 58113.05 Hektar
785 Produktivitas tanaman kakao per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.63 0.66 0.63 Ton/Ha
786 Produksi tanaman kakao Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 15877.59 17083.14 16300.15 Ton
787 Luas panen tanaman kakao Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 25350 25957 25956.54 Hektar
788 Luas areal tanaman kakao Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 45970 46006 46055.59 Hektar
789 Produktivitas tanaman cengkeh per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.45 0.45 0.46 Ton/Ha
790 Produksi tanaman cengkeh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1252.3 1330.5 1451.92 Ton
791 Luas panen tanaman cengkeh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 2792 2959 3170.3 Hektar
792 Luas areal tanaman cengkeh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 7160 7979 7223.16 Hektar
793 Produktivitas tanaman pala per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.23 0.22 0.24 Ton/Ha
794 Produksi tanaman pala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 111.26 189.76 239.34 Ton
795 Luas panen tanaman pala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 492 863 992 Hektar
796 Luas areal tanaman pala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 4307 3527 4389.87 Hektar
797 Produktivitas tanaman lada per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.22 0.21 0.21 Ton/Ha
798 Produksi tanaman lada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 4.02 9.23 11.84 Ton
799 Luas panen tanaman lada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 18 43.1 56.1 Hektar
800 Luas areal tanaman lada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 150.1 107.3 152.4 Hektar
801 Produktivitas tanaman kopi per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.51 0.5 0.52 Ton/Ha
802 Produksi tanaman kopi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 361.44 372.48 396 Ton
803 Luas panen taman kopi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 708 745.5 755.5 Hektar
804 Luas areal tanaman kopi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1266.5 1383 1277 Hektar
805 Peningkatan produksi tanaman pangan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 17.19 16.63 19.46 13.59 %
806 Peningkatan produksi hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 10.77 5.52 86.26 683.73 %
807 Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 100 100 100 100 %
808 Persentase penanganan bencana pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 95.9 93.75 95.34 84.69 %
809 Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 97.62 %
810 Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 100 100 100 100 %
811 Persentase sdm penyuluh pertanian yang ditingkatkan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 78.13 12.5 6.25 10 %
812 Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan %
813 Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi Dinas Perikanan 90890 BENIH BUDIDAYA
814 Produksi Perikanan Tangkap Dinas Perikanan 19952 21149 25015 27864 TON
815 Produksi perikanan budidaya Dinas Perikanan 3685.24 5689.76 6242.22 6578.44 TON
816 Produksi Perikanan yang diolah Dinas Perikanan 17444 TON
817 Angka Konsumsi Ikan Dinas Perikanan 58.69 62.36 71.68 81.61 Kg/Perkapita/Tahun
818 Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Dinas Perikanan 3.58 1.58 3.35 3.41 %
819 Jumlah Sapi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 45843 Ekor
820 Jumlah Kambing Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 9977 Ekor
821 Jumlah Babi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 23832 Ekor
822 Jumlah Ayam Buras Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 161133 Ekor
823 Jumlah Ayam Pedaging Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 131774 Ekor
824 Jumlah Ayam Petelur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 137694 Ekor
825 Jumlah Itik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 20608 Ekor
826 Jumlah Itik Manila Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 1035 Ekor
827 Jumlah Produksi daging Sapi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 558611 Kg
828 Jumlah Produksi daging kerbau Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kg
829 Jumlah Produksi daging kambing Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kg
830 Jumlah Produksi daging domba Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kg
831 Jumlah Produksi daging ayam Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 839569 Kg
832 Jumlah Produksi daging itik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kg
833 Jumlah Produksi daging babi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kg
834 Peningkatan produksi komoditas peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 1.55 2.87 2.15 5.63 %
835 Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 100 100 100 100 %
836 Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 5.56 %
837 Jumlah pengunjung perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3214 Orang
838 Jumlah koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 44227 Unit
839 Jumlah perpustakaan kabupaten banggai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 388 Unit
840 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 49.15 43.37 Angka
841 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 42.62 56.41 Angka
842 Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 25 %
843 Persentase pustakawan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 27 27 12 %
844 Tingkat ketersediaan arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3 3.5 3.7 7.8 %
845 Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7 7 8.5 9.3 %
846 Persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan %
847 Persentase SDM bidang kearsipan yang didngkatkan kompetensinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 10 12 15 17 %
848 Jumlah pelanggaran trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani Satuan Polisi Pamong Praja 80 Pelanggaran
849 Jumlah pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani Satuan Polisi Pamong Praja 82 Pengaduan
850 Jumlah Satlinmas yang terlatih Satuan Polisi Pamong Praja 1302 Satlinmas
851 Jumlah Satlinmas yang dikukuhkan Satuan Polisi Pamong Praja 1679 Satlinmas
852 Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan Satuan Polisi Pamong Praja 77 Perda Dan Perkada
853 Jumlah polisi pamong praja kabupaten banggai Satuan Polisi Pamong Praja 254 Jumlah
854 Persentase Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja %
855 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja 0 Angka
856 Persentase penyelenggaraan tibumtranmas Satuan Polisi Pamong Praja 100 100 100 100 %
857 Persentase Cakupan Perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja 29.67 29.67 29.67 29.67 %
858 Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Satuan Polisi Pamong Praja 100 100 100 100 %
859 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Satuan Polisi Pamong Praja 100 100 100 100 %
860 Persentase Tindak Lanjut Temuan OPD Inspektorat Daerah 80 %
861 Persentase Tindak Lanjut Temuan sekolah Inspektorat Daerah 16.68 %
862 Persentase Tindak Lanjut Temuan Desa Inspektorat Daerah 73 %
863 Persentase Tindak Lanjut Temuan Riksus Administrasi Inspektorat Daerah 23.53 %
864 Persentase Tindak Lanjut Temuan Riksusu Keuangan Inspektorat Daerah 17.6 %
865 Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK Inspektorat Daerah 78.56 %
866 Persentase Pelanggaran Pegawai Inspektorat Daerah 0 %
867 Jumlah Temuan BPK Inspektorat Daerah 1039 Rekomendasi
868 Tindaklanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-I Inspektorat Daerah 78.25 75.23 80.11 78.58 %
869 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Incern Pemerintah (SPIP) Inspektorat Daerah 3 3 3 3 Level
870 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah 3 3 3 3 Level
871 Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 100 100 100 100 %
872 Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah %
873 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 100 100 100 100 %
874 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 100 100 100 100 %
875 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 100 100 100 100 %
876 Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan TKD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 31.76 27.54 %
877 Persentase alokasi belanja Infrastruktur pelayanan publik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 33.86 35.04 %
878 Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 95.08 86.76 92.39 92.52 %
879 Persentase Penurunan SILPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah -738.25 -71.35 0.12 21.55 %
880 Persentase laporan keuangan tepat waktu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 100 100 100 100 %
881 Persentase penambahan nilai aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6 13 11 8 %
882 Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 100 100 100 100 %
883 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 140697 Warga Negara
884 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1981 Warga Negara
885 Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 76.07 %
886 Persentase penanganan tanggap darurat bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 87.93 %
887 Persentase penanganan pasca bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 22.18 %
888 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 100 36.09 133.29 %
889 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 52.92 0.95 0.05 %
890 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 100 100 100 %
891 Jumlah penelitan yang dilaksanakan Badan Riset dan Inovasi Daerah 7 Penelitian
892 Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah 110 Inovasi
893 Indeks Daya saing Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah 2.62 2.8 2.9 3.52 Angka
894 Persentase Kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan Badan Riset dan Inovasi Daerah 60 60 100 100 %
895 Persentase kajian berbasis Bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah 100 100 %
896 Persentase kajian berbasis Bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah 100 100 %
897 Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait Penelitian, pengembangan, Pengkajian dan penerapan di daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah 100 100 %
898 Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan Badan Riset dan Inovasi Daerah 100 100 %
899 Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah 100 100 %
900 Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah 100 100 %
901 Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah 100 100 %
902 Indeks Kerukunan Umat Beragama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 100 100 100 100 Angka
903 Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik %
904 Persentase pendidikan politik pada kader partai politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik %
905 Persentase organisasi kemasyarakatan an aktif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 48.19 48.19 48.19 48.19 %
906 Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, Fasilitasi kerukunan umat Beragam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik %
907 Persentase konflik sosial yang diselesaikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 100 100 100 100 %
908 Anggota Paskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 44 46 46 Orang
909 Calon Paskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 271 273 272 Orang
910 Pamong/Pengasuh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4 3 3 Orang
911 Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 25 29 28 Orang
912 Pelatih Paskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 14 13 15 Orang
913 Indeks Reformasi Hukum Sekretariat Daerah 66.96 88 Angka
914 Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 3.89 3.89 Angka
915 Indeks kematangan organisasi Sekretariat Daerah 0 0 26.25 26.26 Angka
916 Efektivitas kerja sama daerah Sekretariat Daerah 57 96 84 Dokumen
917 Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Sekretariat Daerah -
918 Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan Sekretariat Daerah 78 78.6 79 80.3 %
919 Persentase produk hukum yang dihasilkan Sekretariat Daerah 83 85 87 90 %
920 Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah 93.82 88.59 92.67 91.39 %
921 Tingkat Kematangan UKPBJ Sekretariat Daerah Indeks
922 Efektivltas Kebijakan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 93.82 88.59 92.67 91.93 %
923 Persentase Capaian Aksi HAM Sekretariat Daerah 82.6 82.95 88.65 99.8 %
924 Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Predikat
925 Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Predikat
926 Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Sekretariat Dewan 100 100 100 100 %
927 Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Sekretariat Dewan 94.44 90 92.86 98.57 %
928 Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Sekretariat Dewan 91.67 91.67 93.33 94.17 %
929 Jumlah Gudang umum Badan Rumah Sakit Umum 3 4 Unit
930 Jumlah Handuk Badan Rumah Sakit Umum 1 1 Paket
931 Jumlah Ibu Bersalin Badan Rumah Sakit Umum 7083 5296 Orang
932 Jumlah Ibu Hamil Badan Rumah Sakit Umum 7421 6626 Orang
933 ICCU/ICVCU Badan Rumah Sakit Umum 1 2 Unit
934 ICU Badan Rumah Sakit Umum 1 2 Unit
935 NICU Badan Rumah Sakit Umum 1 1 Unit
936 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Badan Rumah Sakit Umum 362 477 Orang
937 Jumlah Orang kecanduan NAPZA Badan Rumah Sakit Umum 31 25 Orang
938 Jumlah orang terduga menderita HIV Badan Rumah Sakit Umum 70 78 Orang
939 Jumlah Peralatan di laundry Badan Rumah Sakit Umum 11 13 Unit
940 Jumlah Peralatan di ruang CSSD Badan Rumah Sakit Umum 2 3 Unit
941 Jumlah Peralatan di ruang dapur/gizi Badan Rumah Sakit Umum 222 224 Unit
942 Jumlah Peralatan di ruang farmasi Badan Rumah Sakit Umum 13 15 Unit
943 Jumlah Peralatan di ruang gawat darurat Badan Rumah Sakit Umum 9 45 Unit
944 Jumlah Peralatan di ruang kantor dan adminstrasi Badan Rumah Sakit Umum 360 395 Unit
945 Jumlah Peralatan di ruang Laboratorium Badan Rumah Sakit Umum 4 8 Unit
946 Jumlah Peralatan di ruang operasi Badan Rumah Sakit Umum 125 168 Unit
947 Jumlah Peralatan di ruang radiologi Badan Rumah Sakit Umum 5 6 Unit
948 Jumlah Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll) Badan Rumah Sakit Umum 121 146 Unit
949 Jumlah Peralatan di ruang rekam medik Badan Rumah Sakit Umum 2 11 Unit
950 Jumlah Peralatan penanggulangan kebakaran Badan Rumah Sakit Umum 45 45 Unit
951 Jumlah Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi Badan Rumah Sakit Umum 3 3 Unit
952 Jumlah Ruang rapat/diskusi Badan Rumah Sakit Umum 2 2 Unit
953 Jumlah Ruang Rawat Inap Badan Rumah Sakit Umum 15 14 Unit
954 Jumlah Ruang Rawat Jalan Badan Rumah Sakit Umum 18 18 Unit
955 Jumlah Tempat tidur rumah sakit Badan Rumah Sakit Umum 390 415 Unit
956 Jumlah Tenaga Apotek Badan Rumah Sakit Umum 26 46 Orang
957 Jumlah Tenaga Gizi Badan Rumah Sakit Umum 15 94 Orang
958 Jumlah Tenaga Kebidanan Badan Rumah Sakit Umum 123 884 Orang
959 Jumlah Tenaga Keperawatan Badan Rumah Sakit Umum 351 963 Orang
960 Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya Badan Rumah Sakit Umum 126 179 Orang
961 Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan Badan Rumah Sakit Umum 10 118 Orang
962 Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat Badan Rumah Sakit Umum 9 243 Orang
963 Jumlah Tenaga keterapian fisik Badan Rumah Sakit Umum 12 20 Orang
964 Jumlah Penduduk Kecamatan Kecamatan Luwuk 33094 Jiwa
965 Jumlah Penduduk Kecamatan Kecamatan Luwuk Utara 20.791 Jiwa
966 Jumlah Penduduk Kecamatan Kecamatan Luwuk Selatan 25000 Jiwa
967 Jumlah Penduduk Kecamatan Kecamatan Luwuk Timur 13499 Jiwa
968 Jumlah Penduduk Kecamatan Kecamatan Nambo 9055 Jiwa
969 Jumlah Penduduk Kecamatan Kecamatan Kintom 11957 Jiwa
970 Jumlah Penduduk Kecamatan Kecamatan Batui 19157 Jiwa
971 Jumlah Penduduk Kecamatan Kecamatan Batui Selatan 15426 Jiwa
972 Jumlah Penduduk Kecamatan Kecamatan Moilong 20160 Jiwa
973 Jumlah Penduduk Kecamatan Kecamatan Toili 37284 Jiwa
974 Jumlah Penduduk Kecamatan Kecamatan Toili Barat 24596 Jiwa
975 Jumlah Penduduk Kecamatan Kecamatan Masama 12516 Jiwa
976 Jumlah Penduduk Kecamatan Kecamatan Lamala 7369 Jiwa
977 Jumlah Penduduk Kecamatan Kecamatan Mantoh 7215 Jiwa
978 Jumlah Penduduk Kecamatan Kecamatan Balantak 6143 Jiwa
979 Jumlah Penduduk Kecamatan Kecamatan Balantak Selatan 5564 Jiwa
980 Jumlah Penduduk Kecamatan Kecamatan Balantak Utara 5165 Jiwa
981 Jumlah Penduduk Kecamatan Kecamatan Bualemo 19962 Jiwa
982 Jumlah Penduduk Kecamatan Kecamatan Pagimana 24532 Jiwa
983 Jumlah Penduduk Kecamatan Kecamatan Lobu 4179 Jiwa
984 Jumlah Penduduk Kecamatan Kecamatan Bunta 20029 Jiwa
985 Jumlah Penduduk Kecamatan Kecamatan Simpang Raya 15172 Jiwa
986 Jumlah Penduduk Kecamatan Kecamatan Nuhon 19939 Jiwa
987 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah 75674383900 MILYAR
988 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah 20104803748 MILYAR
989 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Badan Pendapatan Daerah 6234376221 MILYAR
990 Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah Badan Pendapatan Daerah 130393990264 MILYAR
991 Anggaran Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Pendapatan Daerah 9230995100 MILYAR
992 Anggaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Badan Pendapatan Daerah 2100000000 MILYAR
993 Anggaran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
994 Anggaran Retribusi Uji Laboratorium Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
995 Anggaran Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
996 Anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Badan Pendapatan Daerah 2787500000 MILYAR
997 Anggaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Badan Pendapatan Daerah 4025260050 MILYAR
998 Anggaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Badan Pendapatan Daerah MILYAR
999 Anggaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
1000 Anggaran Retribusi Terminal Badan Pendapatan Daerah 487133000 MILYAR
1001 Anggaran Retribusi Tempat Khusus Parkir Badan Pendapatan Daerah 787500000 MILYAR
1002 Anggaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Badan Pendapatan Daerah 1900701600 MILYAR
1003 Anggaran Retribusi Penyeberangan di Atas Air Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
1004 Anggaran Retribusi Izin Trayek Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
1005 Anggaran Retr. Tempat Peginapan/Pesanggrahan/Villa Badan Pendapatan Daerah 300000000 MILYAR
1006 Anggaran Retr. Pemakaian Daerah Penyewaan & Tanah/Bangunan Badan Pendapatan Daerah 500000000 MILYAR
1007 Anggaran Retribusi Rumah Potong Hewan Badan Pendapatan Daerah 420659400 MILYAR
1008 Anggaran Retribusi Izin Usaha Perikanan Badan Pendapatan Daerah MILYAR
1009 Anggaran Retribusi Tempat Pelelangan Badan Pendapatan Daerah 401691000 MILYAR
1010 Anggaran Retribusi Pelayanan Pasar Badan Pendapatan Daerah 2414456500 MILYAR
1011 Anggaran Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Ber Alkohol Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
1012 Anggaran Retribusi Tera/Tera Ulang Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
1013 Realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
1014 Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (DTW Pila Weanto Salodik) Badan Pendapatan Daerah 263430000 MILYAR
1015 Realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Badan Pendapatan Daerah 815274852 MILYAR
1016 Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
1017 Realisasi Sewa Videotron dan Space Iklan Badan Pendapatan Daerah 19115500 MILYAR
1018 Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
1019 Realisasi Retribusi Izin UU Gangguan (HO) Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
1020 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Hotel Badan Pendapatan Daerah 97.47 %
1021 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Restoran Badan Pendapatan Daerah 69.03 %
1022 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Hiburan Badan Pendapatan Daerah 49.79 %
1023 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Reklame Badan Pendapatan Daerah 64.92 %
1024 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Penerangan Jalan Badan Pendapatan Daerah 93.38 %
1025 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Parkir Badan Pendapatan Daerah 93.11 %
1026 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Air Tanah Badan Pendapatan Daerah 12.17 %
1027 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Sarang Burung Walet Badan Pendapatan Daerah 8.39 %
1028 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Badan Pendapatan Daerah 78.8 %
1029 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak BPHTB Badan Pendapatan Daerah 47.01 %
1030 Perbandingan Anggaran dan Realisasi PBB-P2 Badan Pendapatan Daerah 88.2 %
1031 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah 9 9.8 9.63 7.1 %
1032 Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan Badan Pendapatan Daerah %
1033 Konsumsi Listrik Per Kapita Badan Pusat Statistik KWh/Kapita