Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banggai menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perumusan Daftar Data Prioritas Daerah Satu Data Indonesia Tahun 2024, Rabu (11/9/2024) di Ballroom Hotel Swissbell.
Sebagai Wali Data, DKISP Kabupaten Banggai memiliki peran strategis dalam pengelolaan data statistik sektoral, meliputi validasi, evaluasi, dan penyebarluasan data statistik sektoral melalui berbagai media seperti buku, ebook, infografis, dan platform lainnya.
Hal ini menjadi tanggung jawab bagi DKISP untuk memastikan bahwa data yang disajikan kepada publik dan pengambil kebijakan adalah data yang valid, akurat, dan relevan.
Bimtek ini menghadirkan beberapa pemateri, yaitu:
- Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Dr. Ucup Hidayat, S.Si., M.M
- Kepala Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Tengah, R. Lamangkona, S.Sos., M.Si
- Perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banggai, Indra Prasetyo
- Sekretaris DKISP Banggai, Rastono, Sumardi S.Pd., M.E.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DKIPS) Provinsi Sulawesi Tengah, Sudaryano R. Lamangkona, S.Sos., M.Si., menekankan penjelasan terkait dampak serius yang dapat terjadi jika data yang akurat dan valid tidak tersedia.
“Tanpa data, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pembangunan tidak akan berjalan dengan tepat, ketidaktepatan ini akan berdampak pada kegagalan dalam mencapai tujuan program pembangunan, yang pada akhirnya memperlambat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelas Sudaryano.
Hal tersebut sejalan dengan sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, Ir. Moh. Ramli Tongko, S.Sos., S.T., M.Si dalam hal ini mewakili Bupati Banggai untuk membuka secara resmi Bimtek, menyatakan pentingnya data tidak hanya sebagai angka statistik, tetapi sebagai informasi kebijakan yang berdampak langsung pada pembangunan daerah.
“Saya berharap para peserta dapat meningkatkan kapasitas dalam mengelola data, karena semua memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa data yang kita hasilkan tidak hanya sekedar angka, tetapi juga memiliki makna dan relevansi yang kuat terhadap kebutuhan pembangunan daerah,” ungkap Ramli.